Jika Terbukti, 15 Camat di Makassar Terancam Non Job

Senin, 25 Februari 2019 - 17:52 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) angkat bicara soal video 15 Camat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), bersama Syahrul Yasin Limpo yang diduga mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN I Made Suwandi, para camat di Makassar terancam sanksi disiplin. Mulai dari sanksi ringan hingga berat tergantung hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.

Hal itu sesuai dengan nota kesepahaman antara KemenPANRB, Mendagri, Komisi ASN, Bawaslu RI, dan BKN yang menyatakan, setiap instansi berperan sesuai kewenangannya masing-masing. Terkait dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Sulsel terlebih dahulu melakukan investigasi.

“Saya udah liat (videonya) tapi sesuai SOP Bawaslu dulu yang periksa,” jelas I Made via telepon, Senin (25/2/2019).

I Made mengatakan, jika hasil kajian Bawaslu Sulsel menyimpulkan adanya pelanggaran netralitas ASN, maka akan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Kalau memang benar ada sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Tapi biasanya pengalaman kami terkena sanksi sedang. Contohnya tidak ada kenaikan pangkat selama satu tahun atau sanksi berat bisa saja non job,” jelas I Made.

Sanksi disiplin tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Pada ayat tiga disebutkan jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara dalam Ayat (4) menyebutkan, jenis hukuman disiplin berat terdiri dari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan serta pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ataupun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

(muh aliyafid/pojoksulsel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.