Pemkot Surabaya Diminta Tak Ngeyel Ambil Alih SMA/SMK


FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengisyaratkan untuk tidak melimpahkan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kota/kabupaten. Sebab hal itu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sendiri tidak menyatakan akan melimpahkan pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah daerah tingkat II. Termasuk kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.Selanjutnya, Khofifah menyerahkan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatm. “Ini pak kadisnya,” kata Khofifah di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU Jatim, Surabaya Senin (25/2).Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah bantuan untuk siswa. Antara lain subsidi SPP dan seragam gratis pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Namun subsidi akan berbeda jumlahnya sesuai standar masing-masing SMA/SMK. Baik sekolah negeri maupun swasta.Khofifah menganggap ada sejumlah SMA yang sudah mandiri. Salah satunya SMA Khadijah. Sebagai ketua yayasan, Khofifah menyatakan sekolah itu tidak akan mendapat bantuan atau subsidi SPP.“Kami sudah komunikasikan, beberapa SMA SMK yang mempunyai standar SPP tertentu rasanya mereka sudah bisa mandiri. Jadi sekolah yang punya standar SPP tidak akan mendapat bantuan,” terang Khofifah.Terkait seragam gratis, semua siswa akan menerimanya. Tapi, Khofifah meminta kepada siswa dengan latar belakang ekonomi mampu untuk menyumbangkan seragamnya kepada siswa miskin.“Ayo, kasih ke saudara-saudara (sesama siswa) yang membutuhkan. Tapi kami tetap memberikan hak mereka (semua siswa). Sehingga solidaritas sosialnya akan terbangun di kalangan siswa,” jelas Khofifah.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar