Rabu, Kejati dan Polda Sulsel Gelar Rekonstruksi Kasus Pengrusakan Ruko

Senin, 25 Februari 2019 - 18:26 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin (25/2/2019). Mereka mendesak agar penanganan kasus pengrusakan ruko di Jalan Buruh Kecamatan Wajo dapat berjalan lancar.

Kedatangan mereka dalam orasi pun, menegakkan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan diterima langsung oleh Asisten Pengawas (Aswas) sekaligus Pelaksana Harian Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati SUlsel, Wito SH MHum.

Dalam orasinya, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar, Juhardi, momohon kepada pihak Kejati Sulsel untuk menggantikan JPU yakni Andi Fitri dan kawan-kawan, karena diduga tidak lagi objektif dan tidak netralitas dalam menjalankan penanganan perkara secara profesional dan proporsional.

Kedua, memohon kepada pejabat Kejati Sulsel untuk segera membentuk tim khusus agar memeriksa Jaksa Andi Fitri dan kawan-kawan selaku JPU terkait dalam penanganan perkara pengrusakan ruko. Terakhir, mereka meminta agar JPU Kejati Sulsel memberikan petunjuk untuk menghadirkan ahli pidana dan membuat terang pengertian dari Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti oleh karena petunjuk tersebut sangat rasional.

“Kami melakukan orasi bukan untuk menghalangi penanganan perkara ini, kami hanya memenuhi panggilan hati agar korban mendapatkan kepastian hukum dan merasakan keadilan dalam penanganan kasus yang telah dilaporkan sejak dua tahun lalu. Untuk itu, kami memohon kepada pihak Kejati Sulsel agar menegakkan keadilan sesuai Sila kelima Pancasila sebagai norma berbangsa dan bernegara di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Plh Aspidum Kejati Sulsel, Wito, mengungkapkan, secara normatif perbuatan formil dan perbuatan materil terhadap pasal yang ditersangkakan itu harus dilihat sesuai atau tidak dan apakah memenuhi unsur pasal 170 dan pasal 406 KUHP, hal itutergantung penyidik.

“Berkas perkara masih ada di Polda Sulsel. Saya sudah koordinasi dengan Dirkrimum, Kombes Pol Indra Jaya, untuk melakukan rekonstruksi pada hari rabu dan turun langsung ke TKP agar cepat tuntas kasus ini dan tidak ada diantara kita yang aneh-aneh. Yang terpenting saat ini, kasus ini ditangani secara profesional,” ungkapnya.

Dalam rekonstruksi nantinya, seluruh tim penyidik dan jaksa peneliti wajib hadir. Penyidik pun diharapkan mengundang terlapor dan korban termasuk buruh. Setelah rekonstruksi, akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi maupun pemeriksaan tambahan terhadap tersangka sesuai fakta yang ditemukan di TKP nantinya.

Ditanya soal penggantian JPU yang menangani kasus tersebut, Wito menegaskan, siapapun jaksanya jika faktanya tetap seperti itu maka hasilnya akan sama. Yang penting saat ini, perbuatan formil dan materil jelas.

“Terakhir, untuk memperjelas vicarious liability, harus melihat definisi penyelidikan yakni mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan itu kewenangan penyidik. Kalau terkait masalah pelaku pengganti, sekarang coba kita lihat, buruh itu bekerja disitu siapa yang nyuruh apakah buruh seenaknya bekerja tanpa ada yang memerintah, itu kuncinya. mungkinkah buruh bekerja tanpa perintah,” jelas Wito.

Sebelum di Kejati Sulsel, LKBHMI Cabang Makassar juga melakukan orasi di Mapolda Sulsel dengan mendesak penanganan kasus yang sama.

Menurut mereka sebagai dasar berbangsa dan bernegara, semua warga memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal itu tercantum dalam Undang-undang RI tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang menegaskan kedaulatan hukum yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sehingga konsekuensi logis bagi penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

“Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci progresifitas penyelesaian perkara sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan,” jelasnya.

Bergulirnya kasus dugaan tindak pidana pengrusakan rumah toko (ruko) yang dilaporkan oleh Irawati Lauw di Polda Sulsel berdasarkan laporan polisi nomor LPB/343/VII/2017/SPKT, tanggal 8 Agustus 2017 yang telah menersangkakan Jemis Kontaria dan Edy Wardus memiliki beberapa kejanggalan. Salah satunya, diduga sikap kurang profesional dan kurang objektif dalam penanganan perkara ini oleh penyidik Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel. Sehingga perkara ini terus bolak-balik dan tak kunjung mendapatkan kepastian hingga dua tahun lamanya dan belum juga dilimpahkan oleh penyidik POlda Sulsel ke JPU Kejati Sulsel.

“Jangankan dinyatakan P21 dan dilanjutkan proses hukumnya ke peradilan, prosesnya malah bolak-balik dengan petunjuk yang tak jelas yakni Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti,” tambahnya.

Berdasarkan hal itu, pihaknya berinisiatif mengawal kepastian hukum yang berkeadilan dalam masyarakat dan mendesak Polda Sulsel untuk memenuhi dua item tuntutan LKBHMI Cabang Makassar. Itu antara lain, meminta Polda Sulsel untuk mengganti penyidik perkara atas nama Kompol Agus Khaerul dan Ipda Amran, karena telah dianggap kurang profesional dalam menangani perkara itu serta mendesak Polda Sulsel untuk melimpahkan berkas perkara dengan tersangka Jemis Kontaria dan Edy Wardus ke Kejati Sulsel.

Sementara itu, pihak Polda Sulsel yang menerima aspirasi mahasiswa yang juga sebagai penyidik perkara, Ipda Amran, menegaskan, pihaknya bersedia melimpahkan berkas perkara secepat mungkin. Dia mengaku, pihaknya telah bekerja secara profesional tapi masalahnya ada pada JPU di Kejati Sulsel. Dia juga berjanji akan bekerjasama dengan LKBHMI dalam hal pendampingan hukum agar kasus bisa selesai secepatnya.

“Kami sudah bertindak profesional, namun kami bingung mengapa kejaksaan tetap mengembalikan berkas yang kami limpahkan dengan petunjuk yang sama tanpa ada petunjuk lain. Tapi kami janji akan terbuka terkait penanganan kasus ini,” tandas Amran. (ifa/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.