Rabu, Kejati dan Polda Sulsel Gelar Rekonstruksi Kasus Pengrusakan Ruko


Sementara itu, Plh Aspidum Kejati Sulsel, Wito, mengungkapkan, secara normatif perbuatan formil dan perbuatan materil terhadap pasal yang ditersangkakan itu harus dilihat sesuai atau tidak dan apakah memenuhi unsur pasal 170 dan pasal 406 KUHP, hal itutergantung penyidik.”Berkas perkara masih ada di Polda Sulsel. Saya sudah koordinasi dengan Dirkrimum, Kombes Pol Indra Jaya, untuk melakukan rekonstruksi pada hari rabu dan turun langsung ke TKP agar cepat tuntas kasus ini dan tidak ada diantara kita yang aneh-aneh. Yang terpenting saat ini, kasus ini ditangani secara profesional,” ungkapnya.Dalam rekonstruksi nantinya, seluruh tim penyidik dan jaksa peneliti wajib hadir. Penyidik pun diharapkan mengundang terlapor dan korban termasuk buruh. Setelah rekonstruksi, akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi maupun pemeriksaan tambahan terhadap tersangka sesuai fakta yang ditemukan di TKP nantinya.Ditanya soal penggantian JPU yang menangani kasus tersebut, Wito menegaskan, siapapun jaksanya jika faktanya tetap seperti itu maka hasilnya akan sama. Yang penting saat ini, perbuatan formil dan materil jelas.”Terakhir, untuk memperjelas vicarious liability, harus melihat definisi penyelidikan yakni mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan itu kewenangan penyidik. Kalau terkait masalah pelaku pengganti, sekarang coba kita lihat, buruh itu bekerja disitu siapa yang nyuruh apakah buruh seenaknya bekerja tanpa ada yang memerintah, itu kuncinya. mungkinkah buruh bekerja tanpa perintah,” jelas Wito.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar