Rabu, Kejati dan Polda Sulsel Gelar Rekonstruksi Kasus Pengrusakan Ruko


Sebelum di Kejati Sulsel, LKBHMI Cabang Makassar juga melakukan orasi di Mapolda Sulsel dengan mendesak penanganan kasus yang sama.Menurut mereka sebagai dasar berbangsa dan bernegara, semua warga memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal itu tercantum dalam Undang-undang RI tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang menegaskan kedaulatan hukum yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sehingga konsekuensi logis bagi penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.”Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci progresifitas penyelesaian perkara sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan,” jelasnya.Bergulirnya kasus dugaan tindak pidana pengrusakan rumah toko (ruko) yang dilaporkan oleh Irawati Lauw di Polda Sulsel berdasarkan laporan polisi nomor LPB/343/VII/2017/SPKT, tanggal 8 Agustus 2017 yang telah menersangkakan Jemis Kontaria dan Edy Wardus memiliki beberapa kejanggalan. Salah satunya, diduga sikap kurang profesional dan kurang objektif dalam penanganan perkara ini oleh penyidik Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel. Sehingga perkara ini terus bolak-balik dan tak kunjung mendapatkan kepastian hingga dua tahun lamanya dan belum juga dilimpahkan oleh penyidik POlda Sulsel ke JPU Kejati Sulsel.”Jangankan dinyatakan P21 dan dilanjutkan proses hukumnya ke peradilan, prosesnya malah bolak-balik dengan petunjuk yang tak jelas yakni Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti,” tambahnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar