Sanksi 15 Camat Beri Dukungan ke Salah Satu Capres Tergantung Wali Kota Makassar

Senin, 25 Februari 2019 - 15:18 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemberian sanski terhadap 15 camat yang diduga memberikan dukungan kepada salah satu Capres akan sangat sulit. Pasalnya, Komisi ASN tidak pernah memberikan sanksi yang pantas kepada ASN yang bermain-main dan tidak netral dalam pemilu.

Bahkan ketika Komisi ASN memberikan sanksi kepada para ASN yang melanggar, rekomendasi tersebut tidaklah berpengaruh. Sebab, sanksi ASN hanya diputuskan oleh pimpinannya.

“Kalau mereka semua itu camat jadi tergantung wali kota. Tapi kita kan tahu sendiri Wali Kota Makassar (Moh Ramdhan Pomanto) itu kemana dalam Pilpres. Tentu saja ujung-ujungnya mereka akan diupayakan dalam tanda kutip untuk tidak diberi sanksi,”ujar Pengamat Pemerintahan, Arif Wicaksono , Senin (25/2/19).

Menurutnya, ASN seperti camat bukan orang sembarangan, karena mereka (camat) adalah penguasa wilayah. Namun dalam undang-undang mengharuskan mereka tidak boleh berpolitik.

“Tapi bagaimana kemudian kita lihat video itu sehingga memunculkan opini bahwa mereka tidak netral. Dan itulah yang harus menjadi bahan pertimbangan Bawaslu Makassar menyikapi itu,”terangnya.

Ia berharap, pers dan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu harus ditingkatkan. Agar permasalahan ASN yang tidak netral bisa diselesaikan di Bawaslu saja.

Jika memang harus diberikan sanksi, maka harus sesuai mekanismenya. Kalau memang sesuai undang-undang, kata Arif, harus dipecat, maka jangan ada lagi rekomendasi yang aneh.

“Pelajaran politik itu kan tidak hanya kepada ASN tapi kepada masyarakat. ASN kan pelayan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat mendapat pelayanan yang baik kalau ASN berpolitik dan tidak netral. Tugasnya kan itu tidak usah berpolitik,”pungkasnya.(sul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.