55 Pejabat Kementerian PUPR Kembalikan Uang Suap, Segini Jumlahnya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima pengembalian uang terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Total uang yang dikembalikan berjumlah Rp 20,4 miliar, USD 148.500, dan SGD 28.100 dari 55 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Sampai saat ini 55 orang PPK di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM (dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP) di sejumlah daerah telah mengembalikan uang secara bertahap ke KPK dengan nilai total sekitar Rp 20,4 miliar, USD 148.500, dan SGD 28.100,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (27/2).

Febri mengatakan pengembalian itu dinilai KPK sebagai tindakan yang kooperatif. Selain menerima pengembalian uang, KPK menyita tanah dan rumah senilai Rp 3 miliar terkait kasus ini.

“Kemarin penyidik telah melakukan penyitaan rumah dan tanah seorang kasatker di Kementerian PUPR di Taman Andalusia, Sentul City, dengan estimasi nilai Rp 3 miliar,” ujarnya.

Rumah itu, disebut Febri, merupakan milik saksi. Namun dia tak menyebut identitas dan mengapa rumah milik saksi itu disita.

Dalam perkara ini KPK menduga ada 20 proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR yang terindikasi korupsi. Sementara dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka. Mereka adalah Budi Suharto selaku Direktur Utama PT. Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih selaku Direktur PT. WKE, Irene Irma selaku selaku Direktur PT. Tasjida Sejahtera Perkasa (TSP), dan Yuliana Enganita Dibyo selaku Direktur PT. TSP yang diduga sebagai pihak pemberi.

Sedangkan sebagai yang diduga sebagai penerima adalah Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah selaku PPKSPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba.

KPK menduga PT. WKE dan PT. TSP selama tahun anggaran 2017-2018 telah memenangkan 12 proyek disejumlah daerah dengan total nilai Rp 429 miliar. Kedua perusahaan itu juga diduga diminta memberi fee sebesar sepuluh persen dari nilai proyek. Hal tersebut terkait dugaan jasa pejabat PUPR yang telah mengatur agar sejumlah lelang proyek dimenangkan oleh kedua perusahan swasta tersebut.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment