Keruk Emas Secara Ilegal, ‘Bos Emas’ Hanya Dituntut Setahun Penjara

  • Bagikan
ILUSTRASI
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Setelah dua pekan lalu, Rabu (13/2/2019) tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut setahun penjara kepada terdakwa kasus penambangan emas secara ilegal atau ilegal minning yakni si 'Bos Emas' Jemis Kontaria, sidang lanjutan dengan agenda nota pembelaan atau pledoi terdakwa batal digelar karena ketidakhadiran penasihat hukum dan terdakwa. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar yang berjanji mengawal persidangan perkara di Pengadilan Negeri Makassar pun menunjukkan reaksi keberatan terhadap tuntutan jaksa. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar, Juhardi, mengungkapkan, seharusnya jaksa konsisten dalam menegakkan substansi hukum secara materiil. Sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pelaku penambangan emas secara ilegal diancam hukuman penjara 10 tahun. "Tuntutan 1 tahun itu sangat sedikit bahkan tidak mencapai setengah dari ancaman hukuman sesuai pasal 161 itu. Seharusnya JPU konsisten dengan undang-undang, mengingat barang bukti yang disita terbilang besar," jelasnya. Dia kembali menegaskan, tuntutan JPU kepada terdakwa secara langsung tidak menimbulkan efek jera. Hal itu tentunya menjadi acuan bagi pelaku tambang lainnya yang melakukan tindak pidana ilegal mining. "Ini tuntutan paling rendah bagi terdakwa ilegal minning. Harusnya jaksa mengacu pada undang-undang Pertambangan Minerba. Kami meminta kepada jaksa untuk memperbaiki tuntutannya dan tetap konsisten dengan substansi hukum materiil," tambah Juhardi.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan