KOPEL Indonesia Rekrut Relawan Pemantau Pemilu di Jabar dan Sulsel, Berminat?

Jumat, 1 Maret 2019 - 14:02 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dalam waktu dekat akan merekrut relawan pemantau Pemilu. Hal ini dilakukan setelah keluar sertifikat akreditasi lembaga ini dari Bawaslu RI nomor: 019/Bawaslu/X/2018.

Akreditasi lembaga sebagai pemantau Pemilu diserahkan oleh Bawaslu RI kepada Muhdasin mewakili KOPEL Indonesia di kantor Bawaslu RI Jakarta, pada 27 Februari 2019.

KOPEL akan melakukan kerja-kerja pemantauan Pemilu pada 2 provinsi, yakni Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Menurut Muhdasin, ke dua daerah ini merupakan daerah yang dinilai banyak melakukan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung hingga hari ini.

“Temuan Bawaslu hingga Februari 2019 ini, Sulawesi Selatan tertinggi ke dua setelah Sulteng sebanyak 453, disusul Jawa Barat tertinggi ketiga sebanyak 382 temuan,” ungkapnya.

Untuk memobilisasi sumber daya, KOPEL dalam waktu dekat akan melakukan rekruitmen pemantau Pemilu untuk kedua provinsi tersebut. Para pejuang demokrasi yang berbakat bisa bergabung sebagai relawan.

Dihubungi terpisah, Herman, Wakil Direktur KOPEL Indonesia mengatakan, bahwa rekruitmen relawan pemantau akan segera dilakukan.

“Iya, kita akan rekrut relawan yang akan bekerja hingga hari H pencoblosan. Mungkin kita akan banyak manfaatkan teman-teman mahasiswa. Bawaslu juga sudah tandatangan MoU dengan sejumlah kampus, jadi kita manfaatkan semua sumber daya untuk berpartisipasi dalam melihat Pemilu ini lebih baik dan berintegritas,” katanya saat kegiatan Sosialisasi Pemantauan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu, di Hotel Horison Makassar, 28 Februari 2019 kemarin.

Menurutnya, kerja-kerja pemantauan dilakukan agar hasil Pemilu tidak terpilih politisi yang tidak memiliki integritas atau KOPEL mengistilahkannya dengan “Caleg Cumi”.

Dalam pemantauannya nanti, KOPEL akan lebih fokus pada pengawasan potensi penyalahgunaan kekuasaan/birokrasi dan politik uang hingga masuk 17 April 2019 mendatang dan sejumlah pelanggaran pada hari H pencoblosan di TPS.

“Tentu ada banyak potensi pelanggaran dalam pemilu yang bisa merusak integritas Pemilu, namun kedua isu ini memiliki daya rusak yang paling tinggi,” tutupnya. (yon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.