Permohonan JC Ditolak, Eni Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 5,087 M

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Majelis hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Eni divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus suap dan gratifikasi PLTU Riau-1.

“Majelis tidak sependapat, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Seorang Saksi Pelaku yang Bekerja Sama tidak dapat diterima,” kata majelis hakim Anwar membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Majelis hakim menilai, Eni berperan aktif dalam kasus proyek PLTU Riau-1. Eni disebut membantu pertemuan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources kepada pihak PLN.

“Meski tidak dapat mempertimbangkan permohonan JC, namun majelis apresiasi sikap kooperatif dan jujur. Yang paling penting mengakui. Sehingga jadi alasan pertimbangan yang meringankan hukuman pidana,” ucap Anwar.

Selain itu, majelis meminta Eni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,087 miliar dan SGD 40 ribu. Hukuman tambahan itu bebankan sebagai uang pengganti yang diterima Eni dalam proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha.

“Menghukum, membayar uang pengganti Rp 5,087 miliar dan SGD 40 ribu,” ucap Anwar.

Hakim menyatakan apabila Eni Saragih tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh KPK.

“Jika harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara 6 bulan,” jelas Anwar.

Dalam perkara ini, Eni terbukti bersalah menerima uang suap sebesar Rp 4,75 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources.

Uang suap dimaksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd).

Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Hakim menyebut, Kotjo pada awalnya meminta bantuan Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar untuk mendapat akses dengan PLN demi melancarkan bisnisnya.

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni sebagai anggota DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Menindaklanjutinya, Eni kemudian memperkenalkan Kotjo dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir agar bisa mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Selain itu, Eni terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Uang gratifikasi tersebut telah digunakan oleh Eni untuk membiayai kegiatan pilkada di Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa yakni, M Al Khadziq.

Akibat perbuatannya, Eni terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...