Penempatan Kurikulum Pendidikan yang Salah Memicu Adanya Isu SARA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu SARA masih menjadi primadona di Indonesia saat berlangsungnya pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini.

Terlihat, dua pasangan Capres ini masih terkontaminasi dengan isu SARA dalam meraih simpati pemilih. Isu SARA sendiri sudah ada sejak jaman dulu, dan akan kembali muncul disaat-saat berlangsung Pemilu.

Demikian disampaikan oleh Manager Riset dan Program The Indonesia Institute (TII), Yossa Nainggolan pada diskusi Empat Pilar MPR, dengan tema “Isu SARA dalam Pilpres Hancurkan kebhinekaan”, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (1/3/).

“Isu SARA yang saat ini ada, karena didalamnya ada tindakan-tindakan, misalnya diskriminasi, kemudian kekerasan dan penganiayaan. Itu yang terjadi dilapangan,” kata Nainggolan dalam diskusi.

Dijelaskan Nainggolan, SARA sendiri adalah Agama, Suku, Ras dan Antar Golongan. Namun, saat ini yang sering dimainkan oleh para oknum-oknum tertentu dalam meraih simpati pemilih, hanya pada agama dan suku. Tak lagi bicara ras dan antar golongan.

“Negara dalam konteks ini pemerintah, khususnya dalam aspek pendidikan itu menurut saya, masih kurang dalam membahas atau menguliti dari sisi teknis dan kurikulum pendidikan. Sehingga masih banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa memahami perbedaan di masing-masing mereka,” jelasnya.

Dikatakan Nainggolan, isu keragaman dan pluralisme di Indonesia itu tidak pernah selesai dan hal itu bisa dilihat pada penerapan kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah.

“Saya sebagai umat Kristiani, misalnya. Ketika saya sekolah dulu itu masih menerima pelajaran agama yang gurunya bukan agama Kristen. Itulah salah satu bentuk. Mestinya kan negara bisa menyediakan agama yang sesuai,” ucapnya.

Tak sampai disitu, Nainggolan pun mencontohkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Pemerintah kepada pemeluk kepercayaan Naulu yang ada di Maluku. Suku Naulu memiliki kebiasaan, keyakinan lokal yang datang dari leluhur. Tetapi karena perhatian pemerintah saat itu tidak cukup terkait dengan bagaimana seharusnya mereka bisa mengembangkan kepercayaan lokal, siswa-siswa di sana itu sebagian besar menerima pelajaran agama yang tidak mereka yakini.

“Kalau tak salah mereka menerima agama kristen protestan. Alasannya karena tidak ada guru yang bisa dilatih untuk soal agama dan keyakinan. Nah, yang seperti ini seharusnya tak ada lagi di zaman sekarang,” bebernya.

“Dahulu saya sekolah masih ada, dan sekarang pun masih ada. Ini salah satu kurikulum pendidikan yang salah,” tambahnya.

Jadi, kenapa sekarang muncul lagi, seperti itu tadi. Dimanfaatkan oleh kedua paslon presiden. Meski sudah ada komitmen yang cukup dari elit politik bahwa tidak perlu ada kampanye hitam, kenyataannya di tingkat bawah atau ditingkat akar rumput itu masih terjadi.

“Seolah-olah dan perbedaan antara elit politik dengan akar rumput ditingkat lapangan. Akibatnya isu SARA tak bisa terselesaikan,” keluh Yossa. (RBA/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : RBA

Comment

Loading...