RUU Lambat Disahkan, Ketua Baleg: Pemerintah Malas Hadir

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) masih berjalan setengah hati. Hal ini terbukti dengan sedikitnya pengesahan RUU oleh DPR-RI. Bagaimana tidak, sepanjang tahun 2018 kemarin, DPR-RI hanya berhasil mengesahkan 5 RUU menjadi UU. Meski begitu, keterlambatan disahkannya RUU ini tak lepas dari kerja sama antara DPR dan Pemerintah yang berjalan kurang baik. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Supratman Andi Agtas mengatakan, mandeknya pembahasan dan pengesahan RUU ini, dikarenakan ketidak hadiran Pemerintah dalam membahasnya. “Pidato Ketua DPR bukan target yang Muluk-muluk. Sebenarnya pemerintah yang malas hadir aja dalam membahas RUU itu,” kata Andi Agtas dalam diskusi forum legislasi "Empat RUU Sesuai Target" di Gedung Ruang Presroom DPR-RI, Selasa, (5/3). Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, sebanyak 21 RUU yang sudah dibahas oleh DPR dan Pemerintah, dan sudah mencapai pembicaraan tingkat satu yang mana harus diselesaikan berdasarkan data yang ada di Panitia Khusus (pansus), dan Baleg sendiri sebenarnya hanya terdapat sedikit poin-poin krusial. Tak hanga itu, menurut politisi asal Sulawesi Tengah itu, dua RUU dari target empat RUU tersebut, yakni RUU tentang Perkoperasian dan RUU tentang larangan praktik monopoli telah masuk tahap finalisasi. “Jadi tinggal aja penyempurnaan dan redaksional. Nah kalau ini bisa dipercepat sesuai target, kami butuh kehadiran Pemerintah untuk menindaklanjuti RUU tersebut,” ucapnya. Dikanjutkan Anggota Komisi VI DPR-RI ini, RUU ASN yang sekarang ada di Baleg DPR mengalami hal yang sama, dikarenakan daftar Inventaris masalah (DIM) hingga kini belum ada dari pemerintah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan