M Taufik: Saham PT Delta Djakarta Dijual DKI Tidak Rugi

Kamis, 7 Maret 2019 - 23:18 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta dengan tersangka M Sanusi, Jakarta, Senin (18/4). Mohammad Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI dimintai keterangan penyidik mengenai mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD DKI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Gerindra DPRD DKI kembali menegaskan dukungan kepada Gubernur DKI Anis Baswedan Jakarta untuk menjual saham PT Delta Djakarta. Tidak me dapatkan keuntungan dan tentu hanya menghasilkan dosa besar menjadi alasan Gerindra mendukung pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI, Muhamma Taufik menuturkan bahwa, saham Pemprov PT Delta Djakarta lebih banyak mudhrotnya.

“Pemprov rugi melepas saham PT Delta Djakarta. Masih banyak pemasukan. Lagian, yang buat atau yang jual dosanya lebih besar. Artinya, Pemprov DKI stop produksi dosa. Ya dengan lepas saham PT Delta Djakarta,” tuturnya, di Jakarta, Kamis (7/3).

Taufik juga menegaskan bahwa Gerindra mendukung penuh langkah Gubernur Anis Baswedan. Ia mengungkapkan, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Rp 1 triliun. Artinya, setahun hanya mendapatkan deviden Rp 50 miliar, sehingga untuk mencapai Rp 1 triliun membutuhkan waktu 20 tahun.

“Gerindra bulan mendukung langkah pelepasan saham tersebut. Tanpa saham itu Pemprov DKI juga tetap memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar,” ungkapnya.

Ketua Seknas Pravowo-Sandi ini juga menilai sangat wajar jika Anies ingin menepati janjinya. Oleh karena itu, Taufik menegaskan upaya tersebut seharusnya tidak dihalang-halangi. “Harusnya tidak ada lagi argumen. Langkah tersebut juga bagian dari janji kampanye lalu,” katanya.

Alasan lainnya, lanjut konsumsi minuman keras diharamkan bagi yang beragama Islam. Sebab, jika Pemprov DKI memiliki saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras. yang mendapat dosa bukan hanya konsumen miras namun juga yang memproduksi.

“Ini besar sekali dosanya. Untuk itu kita bulat mendukung langkah Gubernur Anis Baswedan,” pungkasnya. (yog)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.