Bersaing dengan Militer Luar, Effendi Simbolon Minta Jokowi Prioritaskan TNI

Selasa, 12 Maret 2019 - 23:10 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kekuatan militer TNI masih diragukan, bila disejajarkan dengan kekuatan militer Korea Utara (Korut) dan China di Asia. Padahal, TNI menjadi kekuatan utama dalam hal keamanan setiap negara, dan menjadi tolak ukur satu negara dihormati.

Menyikapi masalah itu, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon berharap kekuatan TNI harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah, agar mampu bersaing dengan dua negara tersebut.

“Saya berharap ke depan Presiden Jokowi memprioritaskan kekuatan TNI dengan alat utama sistem persenjataan (Alusista) yang canggih dan prajurit yang sejahtera,” kata Effendi Simbolon dalam diskusi publik di ruang Presroom DPR-RI, Selasa (12/3).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kekuatan militer Korut ada pada senjata nuklirnya, hingga mampu membuat Presiden Amerika Serikata Donald Trump segan kepada Presiden Korut Ki. Jong Un. Dalam satu pertemuan di Vietnam pada 28 Februari 2019 lalu, kata Effendi, tak ada hasil, tetapi Trump tetap hadir karena menghormati Kim Jong Un.

“Itu karena Korea Utara memiliki kekuatan nuklir. Kita ingin TNI mempunyai kekuatan nuklir. Tapi, dari beberapa kali uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR, tak ada satu pun yang mempunyai program kekuatan nuklir itu,” ucapnya.

Untuk itu, politisi asal Sumatera Utara itu berharap, bila Jokowi kembali terpilih sebagai Prwsiden harus mampu merealisasikan program kekuatan militer Indonesia. Apalagi, sebelumnya akan mengalokasikan anggaran dari PDB sebesar 1,5 persen atau sekitar Rp 270 triliyun, jika pertumbuhan ekonomi sebear 7 persen.

“Setidaknya itu sudah 25 persennya dari anggaran militer China. Sehingga TNI bisa kuat dan kesejahteraan prajurit terpenuhi. Untuk itu pula agar tak ada lagi TNI yang melakukan kegiatan komersial pengelolaan limbah dan sebagainya,” katanya.

Hanya saja ideal dan setara dengan kekuatan militer dunia. Karena itu dibutuhkan politicall pemerintah dan berani membuat persenjataan nuklir.

“Kita ingin posisi TNI itu ideal dan setara dengan kekuatan militer dunia. Karena itu dibutuhkan politicall pemerintah dan berani membuat persenjataan nuklir,” pungkasnya.

Namun, hal ini menjadi dilematisnya kata Effendi, karena pengelolaan keuangan TNI saat ini harus diperbaiki dan transparan.

Sebab, sejak tahun 2009 hingga 2017 laporan keuangan TNI menurut BPK masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), belum WTP (wajar tanpa pengecualian). Bahkan masih disclaimer (opini tidak menyatakan pendapat) yang nilainya ada yang Rp 8,7 triliun. (RBA/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.