Kulturalisasi Struktur NU: Sebuah Refleksi Mini

Saya menulis ini bukan sebagai orang Nahdlatul Ulama (NU), sebab saya sadar diri bahwa saya tidak memiliki kartu anggota NU. Tapi, saya menulis ini atas dasar bahwa secara kultural keagamaan saya memang terasa sangat NU. Karena itulah, saya tidak meletakkan diri saya sebagai outsider dari NU melainkan sebagai warga NU yang siap membela apapun yang dipedomani oleh NU.

Sebagai warga NU, perkenankan saya untuk merefleksi apapun yang saat ini terjadi di tubuh NU, karena rasa hormat dan rasa sayang saya kepada NU. Pertama saya ingin mengatakan bahwa gejala pragmatisme kekuasaan yang saya rasakan saat ini di tubuh NU perlu untuk dibicarakan lagi. Kedua saya merasa bahwa ada semacam simtom Post-Traumatic Syindrom Disorder (PTSD) bersifat kekuasaan yang saat ini diderita oleh sebagian warga NU. Atas dasar itulah, saya ingin membicarakan hal tersebut dibawah ini.

NU adalah organisasi Islam terbesar di Nusantara, disamping ada Muhammadiyah, Persis, serta lainnya. Sebagai oraganisasi terbesar itulah, maka saya boleh mengatakan bahwa berbicara mengenai NU dari segi apapun itu ialah sama saja berbicara mengenai kondisi Indonesia. Artinya, jika kita ingin bicara mengenai situasi politik Indonesia saat ini maka wujud yang paling dekat dengan kita ialah NU.

Belakang ini saya melihat bahwa politik NU mulai berwajah dua. Jujur, saya tidak tahu pasti kenapa beberapa tahun ke belakang NU terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan yang begitu pragmatis. Padahal, dalam sejarah Indonesia, sebagaimana yang di tulis oleh Riflecks dalam bukunya berjudul “Sejarah Alternatif Indonesia” mengungkapkan bahwa pada zaman Soekarno, NU merupakan satu-satunya partai yang begitu besar memperjuangkan syariatisasi sistem di Indonesia bersamaan dengan Masyumi di Konstituante melalui jalur-jalur politik pragmatis. Namun, sungguh malang, majelis yang terhormat itu tiba-tiba dibubarkan oleh Soekarno melalui dekrit presiden dengan alasan ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Kita tahu bahwa Soekarno tidak mungkin menelan ludahnya sendiri di depan forum internasional terkait penerapan Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom) yang sudah digagas beliau sejak lama. Karena itulah, Soekarno membubarkan Konsituante (Riflecks, 2011). Langkah politik Soekarno inilah yang kemudian diterapkan oleh waliyullah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di era kepemimpinannya ketika beliau ingin membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lambat laun, organisasi-organisasi Islam yang berwajah politik di masa lalu itu mulai evaluasi diri, bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai ke-Islam-an tidak selamanya melalui gerakan politik semata. Kemudian hampir banyak organisasi-organisasi Islam politik itu mulai berganti wajah, salah-satu ladang perjuangannya kemudian beralih ke gerakan dakwah. Bermunculan gerakan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan kemudian NU ditangan waliyullah Gus Dur membawa pandangan warga Nahdliyin kembali ke khittah perjuangannya. Gerakan waliyullah Gus Dur itu bisa saya masukkan ke dalam pola gerakan kulturalisasi dalam tubuh NU. Dan saya pikir bahwa langkah waliyullah Gus Dur itu sungguh sangat tepat sekali.

Setelah waliyullah Gus Dur meninggal, belakangan ini tercium aroma gerakan politik yang pragmatis kembali dibangkitkan dalam tubuh NU. Entah siapa dalangnya dibalik ini semua, saya tidak mau men-justifikasi-nya. Tapi, yang saya rasakan memang seperti itu adanya. Saya merasakan ada simtom PTSD-Leadership yang saat ini di derita oleh sebagian warga Nahdliyin yang berpikiran pragmatis-struktural. Akibat itu, saya juga merasakan ada sedikit perlawanan dari gerakan kulturalisasi terhadap bangunan pemikiran struktural-pragmatis ini. Dan lagi-lagi, saya tidak tahu secara pasti siapa dalang dibalik gerakan kulturalisasi ini.

Dalam kacamata psikologi kekuasaan, saya melihat ada simtom PTSD-Leadership tersebut di dalam tubuh NU. Mungkin.. sekali lagi, mungkin.. karena dulunya NU sempat berkuasa melalui jalur politik, maka wajar jika simtom PTSD-Leadership ini kembali muncul ke permukaan.

Nama saja Post-Traumatic, maka ada semacam trauma terhadap gagalnya penerapan syariatisasi sistem, akhirnya basis perjuangan dialihkan ke sebuah paradigma baru yang dinamakan sebagai gerakan moderat, dengan mengakui segala macam sistem yang penting di dalamnya ada esensi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan yang perlu diperjuangkan. Dari segi itu, saya pikir tidak ada masalah kalau masih bersifat kultural. Yang menjadi masalahnya apabila dibawa ke jalur politik-pragmatis-struktural. Dan saya melihat saat ini dalam tubuh NU terasa ada gejala semacam itu, ialah politik-pragmatis-struktural. Yaa.. mau melalui jalan apa lagi jika bukan melalui politik-pragmatis-struktural  untuk memperjuangan 3K (Kesejahteraan, Kemakmuran, Keadilan) ini. Kalau saya pikir, gerakan ini merupakan gerakan target bukan strategis. Karena yang namanya strategis tentu bersifat sangat panjang, tapi yang namanya target pasti jangka pendek. Itupun kalau menang dalam percaturan politik, kalau kalah? Nah inilah yang perlu kita refleksikan kembali.

Jujur, saya bukanlah orang yang layak merefleksi tubuh Nahdliyin, tapi sebagai warga yang baik, yang lahir dari proses kulturalisasi keagamaan NU, maka dengan penuh rasa hormat dan sayang saya mencoba merefleksi arah perjuangan NU saat ini. Jika ada yang salah dengan cara berpikir saya mohon maaf, karena sebagai manusia pasti ada kekeliruan. Selebihnya, saya sangat bersyukur karena telah lahir dari proses pembudayaan nilai-nilai agama yang diterapkan NU.

Wallahua’lam.

Muhammad Kashai Ramdhani Pelupessy (Mahasiswa S2 Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta) saat ini menjadi Kepala Divisi Analisis dan Kajian kantor Korwil Regional Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : RBA

Comment

Loading...