AROPI Gugat Larangan Quick Count

Jumat, 15 Maret 2019 - 12:59 WIB

FAJAR.CO.ID–Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan uji materi Pasal 449 Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan khusus pelarangan hasil survei yang dirilis pada masa tenang dan waktu penayangan hitung cepat (quick count).

“Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara sudah pernah 2 kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, dalam UU 7/2017 tentang Pemilu kembali dihidupkan,” kata kuasa hukum AROPI, Veri Junaidi di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Veri menuturkan, dilarangnya penayangan hasil survei dan hitung cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) waktu Indonesia barat (WIB) tutup, dinilai merugikan publik. Pasalnya mereka tak bisa mendapatkan informasi secara cepat prediksi hasil pemilu.

Karenanya, Veri berharap gugatannya segera diputus sebelum masa tenang pemilu 2019. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *