Geledah Ruang Kerja Rommy, Penyidik KPK Bawa 2 Koper Dokumen

0 Komentar

Penyidik KPK membawa dua koper usai penggeledahan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (19/3). (JPC)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mencari sejumlah barang bukti terkait dengan kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Kasus ini menyeret nama mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy.

Proses pencarian barang bukti dilakukan melalui proses geledah, yang dilakukan tim KPK sekitar dua jam di kantor PPP di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (18/3). Hasil geledah tampak tim membawa dua koper besar dari lantai dua kantor PPP, ruang kerja Rommy yaitu koper bewarna biru dan kuning.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan ada alasan kuat mengapa timnya menyasar kantor PPP pasca penetapan tersangka yang disandang Rommy. “Karena diduga terdapat bukti yang relevan dengan perkara di lokasi tersebut,” tukas Febri, Senin (18/3).

Sementara, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan geledah hanya dilakukan di ruang kerja Rommy saja. Usai penggeledahan ruang kerja Rommy disegel oleh KPK. Namun, awak media tidak diizinkan untuk mengambil gambar.

“Iya, disegel (ruang kerja Rommy). Di lantai dua saja, di ruangan Pak Rommy saja. Ruang kerja Pak Rommy saja. Ruangan yang lain tidak dilakukan penggeledahan,” ungkap Arsul di kantor PPP.

Saat dikonfirmasi apa yang dibawa pihak KPK dari ruang kerja Rommy, dia mengaku tidak sama sekali mengetahui.

“Enggak tau juga apa yang dibawa. Kami kan tentu berprasangka baik setelah KPK menyelesaikan, dokumen apa yang dibawa (berkaitan dengan kasus),” tuturnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

KPK menduga Rommy menerima suap dari pejabat Kemenag agar bisa memperoleh jabatan tinggi dilingkungan kemenag. Temuan KPK saat OTT, Rommy menerima Rp 300 juta dari pejabat tersebut. Namun, itu bukan penerimaan pertama kali.

Atas dadar itu, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...