Perombakan Birokrasi DKI Disorot, Wanda Hamidah: Harus Didasari Kebutuhan untuk Efesiensi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendapat sorotan dari publik. Kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disinyalir ada motif suka dan tidak suka. Bahkan DPRD ibu kota pun berencana membentuk panitia khusus (pansus) terkait mutasi masal tersebut.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah menuturkan, seorang gubernur haruslah membuat dasar yang jelas dalam perombakan jajarannya secara masal. Tidak boleh sekadar motif suka dan tidak suka. Melainan harus didasari kebutuhan untuk efesiensi serta efektifitas pelayanan publik. “Lebih penting lagi berdasar pada kompetensi ASN itu sendiri,” ungkap Wanda Hamidah, Senin (18/3).

Atas kondisi itu, politikus Partai Nasdem itu mengapresiasi langkah Komisi A DPRD DKI yang membentuk Pansus soal perombakan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dia mendorong pansus untuk melihat objektivitas perombakan secara besar-besaran yang dilakukan Anies Baswedan. Pasalnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu merombak 1.125 pejabat dalam satu pelantikan sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan publik.

“Kalau banyak kayak gitu apa bisa objektif? Kapan tesnya? Urgensi pergantian sebanyak itu untuk apa? Ini kan tidak pernah dijelaskan oleh Pak Anies,” katanya.

Sebagaimana diketahui Anies Baswedan baru saja merombak posisi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Semua itu terdiri atas 15 pejabat eselon II, 274 (eselon III), dan 836 (eselon IV), pada Senin (25/2).

Kata Anies, perombakan 1.125 pejabat itu sebenarnya sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.

Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap. Namun, pelantikannya digelar bersamaan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...