KPK Akan Klarifikasi Asal-Usul Duit di Ruang Menag Lukman Hakim

Selasa, 19 Maret 2019 - 17:20 WIB

Wakil Ketua KPK Lode M Sharif, saat diwawancarai awak media, di Jakarta, Selasa (19/3) (JPC)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah kantor Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin pada Senin (18/3). Dari hasil penggeledahan itu, pihaknya menyita uang sejumlah Rp180 Juta dan 30 ribu dolar AS.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya belum mengetahui asal usul uang yang ditemukan tersebut. Meskipun demikian, pihak KPK akan mengklarifikasi hal itu.

“Saya belum tahu. Tapi nanti itu (asal-usul uang yang di sita di ruang Menag) jadi salah satu yang akan diklarifikasi,” kata Laode di Hotel Sari Paciffic, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan apakah uang itu mengalir ke PPP atau tidak. Namun kata dia, hingga kini pihaknya belum menemukan keterkaitan temuan uang di ruang Menag dengan PPP.

“Sampai sekarang uang yang kemarin itu belum ada aliran yang kita lihat sampai ke parpol (partai politik). Tetapi, penyidikan dan penyelidikan masih mulai nanti kita lihat saja,” jelasnya.

Syarif menegaskan, bila memang ada keterkaitan itu, pihaknya akan terlebih dahulu menelusuri rekening atau transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh para tersangka.

“KPK kalau menyelidiki korupsi itu selain follow the suspect juga follow the money. Jadi SOP biasa itu, selain melihat orangnya, juga memeriksa rekening-rekening,” tuturnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.

Atas perbuatannya, mantan ketua umum PPP, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.