Suka Andalkan Kartu, Capres 01 Disebut Rezim Lolypop

Selasa, 19 Maret 2019 - 13:15 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amun disebut sebagai rezim ‘Lolypop’, karena banyak membuat janji dengan mengandalkan kartu.

Terbaru, Jokowi-Ma’ruf Amin meluncurkan kartu Pra-Kerja, setelah Kartu Undonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Praktisi media, Arief Gunawan menuturkan, content yang sering disampaikan oleh Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin pada debat Pilpres kemarin, Minggu (17/3) tentang kartu adalah satu fenomena baru.

“Saya ingin menyebut fenomena atau kebiasaan rezim saat ini yang gemar sekali membuat kartu-kartu seperti itu, sebagai Rezim Lolypop (kembang gula), rezim iming-iming kartu,” kata Arief dalam diskusi publik dengan tema “Menguji Kehebatan Kartu Sakti & Paradoks Kartu Sakti” di kawasan Tebet, Selasa (19/3).

“Maksudnya adalah rencana pembuatan kartu-kartu seperti itu, sebenarnya hanya merupakan simplifikasi (penyederhanaan) masalah. Dari masalah yang sebenarnya sangat kompleks,” sambungnya.

Menurut Arief, masalah pendidikan nasional yang sedemikian kompleks, dan penuh ketidakadilan sekarang direduksi jadi persoalan kartu belaka. Padahal, sudah bukan rahasia bahwa orang masuk perguruan tinggi yang bermutu di negeri ini susahnya bukan main dan mahal.

“Jadi, seharusnya mutu pendidikannya dulu yang diperbaiki, bagaimana misalnya dunia pendidikan kita dapat langsung terkoneksi dengan lapangan pekerjaan. Untuk menekan jumlah pengangguran memberikan prioritas kepada pendidikan vokasional, seperti sekolah-sekolah kejuruan. Guru-guru honorernya diperbaiki, dan seterusnya,” ucapnya.

Lanjut Arief, pendidikan ini adalah hal maha penting yang berhubungan dengan kualitas Sumber Daya Manusja (SDM) Indonesia. “Pertaruhannya berat sekali. Jadi tidak bisa main-main. Tidak bisa dengan memberikan lolypop atau kembang gula, berupa kartu-kartu seperti itu yang dari mana pembiayaannya juga tidak jelas,” tegasnya.

“Jadi, bukan dengan kartu. Bukan dengan kembang gula atau lolypop, yang sekali lagi pembiayaannya tidak jelas,” tambahnya.

Selain itu, Arief juga menyoroti kartu sembako murah yang dijadikan sebagai iming-iming, karena daya beli masyarakat umumnya sangat rendah. “Kenapa harus pake kartu, kalau ingin memberikan sembako murah, turunkan saja harga-harga sembako. Stop impor ugal-ugalan yang tujuannya hanya untuk memburu rente, dan sangat tidak menguntungkan petani,” jelasnya.

Parahnya lagi, kartu pra kerja yang menimbulkan kegaduhan, bahwa pengangguran akan dikasih santunan oleh Pemerintah. “Ini kan juga jadi lelucon, seolah-olah masalah pengangguran bisa diselesaikan secara instan,” tutupnya. (RBA/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.