Tiongkok Klaim Hanya Tangkap Radikalis, Kongres Uighur: Itu Pengaburan Kebenaran

Selasa, 19 Maret 2019 - 09:02 WIB

FAJAR.CO.ID, XINJIANG — Pemerintah Tiongkok mengaku bahwa sejak 2014 telah menahan 13.000 orang di Xinjiang sebagai bagian dari upaya deradikalisasi yang didukung umat Islam.

“Pemerintah menghancurkan 1.588 geng kekerasan dan pertahanan, tahan 12.995 demonstran, menyita 2.052 alat peledak, menghukum 30.645 orang atas 4.858 aktivitas keagamaan ilegal, dan menghancurkan 345.229 kopo material yang ilegal,” kata Pemerintah Tiongkok.

Menurut keterangan dalam buku putih, Pemerintah menyatakan hanya sebagian kecil dari pihak yang mereka tahan, dan akhirnya mendapatkan hukuman berat, seperti para pemimpin kelompok teror.

Buku putih itu juga memuat 30 serangan di Xinjiang sejak 1990 hingga Desember 2016. Pemerintah Tiongkok menyebut dari data tersebut, 458 orang terbunuh dan 2.540 lainnya terluka akibat serangan para teroris.

Laporan yang terangkum dalam satu buku putih dirilis, di tengah dugaan Tiongkok pindahkan lebih dari satu juta Muslim untuk dijejali doktrin komunisme. Namun, kelompok penyintas Kongres Uighur Dunia pun menyangkal semua isi laporan dalam buku Cina yang dilansir pada Senin (18/3/2019) kemarin.

“China jelas mengaburkan kebenaran. Operasi kontra-terorisme ini adalah argumen politik untuk menentang Uighur. Tujuan utama deradikalisasi ini adalah untuk memusnahkan kepercayaan, benar-benar perbuatan dosa,” ucap para juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit.

Selama ini, pemerintah Tiongkok memang menyetujui dan kerap melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Berdasarkan kesaksian korban, otoritas Tiongkok terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan mayoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Di tengah-tengah kisruh ini, disetujui anggota parlemen Amerika Serikat yang diterima Presiden Donald Trump untuk diambil tindakan atas Tiongkok, seperti sanksi.

“Kami selalu melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kami dan kami yang memerlukannya untuk mengakses yang menjijikkan dan menginstal mereka yang dapat diakses ke AS dan mengakses ke sistem keuangan AS,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie. (der/cnn/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.