Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Didakwa Terima Suap dari Dua Bupati

0 Komentar

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3). Dalam persidangan terungkap, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak hanya terlibat dalam kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen saja, tapi juga Kabupaten Purbalingga.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana dalam pembacaan dakwaannya menyebut Taufik Kurniawan telah menerima sejumlah uang dari eks Bupati Kebumen Yahya Fuad dan eks Bupati Purbalingga Tasdi. Para terpidana itu disebutkan memberikan duit dalam besaran tertentu agar Taufik mau mengupayakan penambahan anggaran DAK pada APBN perubahan masing-masing.

Taufik, menurut Eva, menerima Rp 3,6 miliar dari Yahya, sementara dari Tasdi, dia mendapat Rp 1,2 miliar. “Diberikan untuk terdakwa agar memperjuangkan dan menyetujui penambahan anggaran DAK pada APBN perubahan tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Kebumen dan tahun anggaran 2017 untuk Kabupaten Purbalingga yang dibahas di DPR RI,” terangnya.

Baik kepada Yahya maupun Tasdi, Taufik menawarkan tambahan sebanyak Rp 100 miliar. Dengan syarat, diberikan commitment fee sebesar 5 persen dari anggaran yang disetujui. Mekanisme penyerahannya pun mirip. Yakni melalui perantara dan dilakukan di beberapa hotel. Seperti di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Hotel Asrilia, serta Hotel Trans Studio Bandung di Kota Bandung.

Untuk kasus Kebumen, setelah ada kesepakatan dan realisasi penyerahan fee tahap pertama, Taufik mengumumkan jumlah DAK-nya. “Terdakwa menginformasikan kepada Yahya Fuad bahwa Kebumen mendapatkan DAK kurang lebih Rp 94 miliar,” sebutnya.

Sementara untuk Purbalingga, mendapatkan DAK Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan pada APBN perubahan TA 2017. Yaitu sejumlah sekitar Rp 40 miliar.

Perbuatan terdakwa ini pun dianggap bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota DPR dan Wakil DPR RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari KKN. Lalu Pasal 236 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diubah dalam UU 42 tahun 2014. Dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI nomor 01 tahun 2015 tentang Kode Etik.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” imbuhnya.

Mengenai dakwaan ini, Taufik pun tak mengajukan eksepsi. Sidang pun dilanjutkan kembali pada 27 Maret 2019 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment