Digarap KPK 5 Jam, Begini Penjelasan Sekjen DPR Indra Iskandar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar rampung menjalani proses pemeriksaan yang memakan waktu hampir lima jam. Dia diperiksa oleh penyidik terkait kasus suap yang membelit legislator Sukiman.

Sukiman saat ini merupakan salah satu tersangka dalam kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Arfak, Papua Barat.

Saat hendak meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indra sempat berkomentar terkait pemeriksaan yang telah dijalaninya.

“Saya dimintai keterangan oleh penyidik untuk mengonfirmasi Sukiman. Apakah beliau itu benar anggota DPR? Apa beliau itu benar anggota komisi XI? apakah benar beliau itu di badan anggaran?” ucapnya di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

Selain itu, Indra mengaku dicecar penyidik terkait dokumen-dokumen yang sempat disita tim KPK saat mengeledah kediaman Sukiman di Kalibata, beberapa waktu lalu.

Penggeledahan itu dilakukan KPK saat penyidikan kasus anggota DPR Amin Santono. Hasil penggeledahan saat itu berupa dokumen anggaran daerah. Antara lain risalah-risalah rapat di komisi XI dan di Badan Anggaran (Banggar) antara periode tahun 2016 sampai 2017.

“Isi pertanyaan penyidik juga tidak banyak, hanya memastikan beberapa hal berkaitan dengan peraturan dewan nomor 1 tahun 2015 tentang etika dewan jadi di pasal 3 dan 4 menyangkut perilaku anggota dewan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra juga menuturkan ada sekitar 12-13 pertanyaan yang ditanyai penyidik kepadanya. Yang kebanyakan, kata Indra mengenai perilaku anggota dewan yang sesuai hukum etik bernomor 1 tahun 2015, pasal 3 dan 4.

“Dikonfirmasi juga soal data-data yang sudah disita KPK dan tambahan tadi daftar gaji dan penempatan beliau d komisi XI,” jelasnya.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NPA) sebagai pemberi suap dan Anggota DPR RI 2014-2019, Sukiman sebagai penerima.

KPK menduga Natan memberi suap kepada Sukiman sebesar Rp 4,41 miliar, yang terdiri dari dalam bentuk mata uang Rupiah sejumlah Rp 3,96 miliar dan valas USD 33,500. Uang tersebut merupakan commitment fee sebesar sembilan persen dari alokasi dana perimbangan yang akan diberikan kepada Kabupaten Pegunungan Arfak.

Natan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Adapun Sukiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...