Romi Kembali Dijadwalkan Diperiksa KPK Setelah Mengeluh Insomnia

0 Komentar

FAJAR.CO.ID–Batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romi kembali dijadwalkan diperiksa, Jumat (22/3/2019) hari ini.

Dalam pemeriksaan kemarin, KPK baru memeriksa dua tersangka lain yakni; Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Gresik M. Muafaq Wirahadi. Romi sendiri batal diperiksa karena alasan sakit.

Romi sedianya diperiksa penyidik pada pukul 10.00. Namun, hingga siang dia tak kunjung muncul. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, politikus yang menjabat anggota Komisi XI DPR itu mengeluh sakit ketika hendak dibawa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK di gedung penunjang K4 menuju ruang pemeriksaan.

KPK pun memanggil dokter untuk mengecek kondisi Romi. Berdasar pengecekan, disimpulan bahwa kondisi Romi normal alias sehat. Dokter menyatakan, indikator kesehatan cucu eks Menteri Agama, Wahib Wahab tersebut masih dalam angka wajar. “Tersangka mengeluhkan sulit tidur selama beberapa hari ini,” jelas Febri.

Meski Romi hanya mengeluh insomnia, KPK tidak melakukan pemeriksaan. Tim penyidik memberi Romi kesempatan beristirahat dan meminum obat yang disarankan dokter. “Semoga besok pagi (hari ini, Red) tersangka sudah membaik,” imbuh Febri.

Alasan Romi mengeluh sakit saat hendak diperiksa tim penyidik mengingatkan pada sosok mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Pada 2017 Setnov yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa kali beralasan sakit ketika penyidik menjadwalkan pemeriksaan.

Apakah alasan Romi sakit untuk menghindari pemeriksaan penyidik? Febri tidak mau berandai-andai. Namun, keluhan insomnia memang kerap menyerang para tersangka yang baru ditahan di rutan. KPK masih memaklumi alasan Romi tersebut. “Biasanya keluhan tersebut (insomnia) terjadi kalau seseorang pindah atau berada di kondisi baru,” terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Terkait dengan pokok perkara, Febri menerangkan, pihaknya mulai memeriksa tersangka dan saksi untuk pendalaman penyidikan. Khusus untuk dua tersangka, penyidik mengambil sampel suara untuk bahan penyidikan. Contoh suara itu akan digunakan sebagai dasar pendalaman bukti percakapan yang diduga dilakukan para tersangka.

Rektor UIN Jakarta Bantah Politik Uang

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis buka suara soal tudingan adanya praktik jual beli jabatan dalam pemilihan rektor (pilrek) di kampusnya. Dia membantah ada praktik politik uang atau membayar ke oknum tertentu. Pernyataan tersebut dia sampaikan di gedung rektorat UIN Jakarta kemarin (21/3).

Amany menjelaskan, rektor UIN Jakarta periode 2019-2023 dipilih secara objektif oleh Menag dan komite seleksi. “Dengan pertimbangan kapasitas dan integritas,” ucapnya.

Dia menekankan, pemilihan sudah dilakukan dengan prosedur yang benar. Amany juga mengatakan bahwa kampus-kampus di bawah Kemenag tidak mengenal istilah menang kalah dalam pilrek. Sebab, rektor dipilih Menag berdasar Peraturan Menteri Agama (PMA) 68/2015.

Amany meminta pihak luar tidak turut campur dan membangun opini negatif terhadap institusi UIN Jakarta. Bila ada yang memiliki bukti dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, dia mempersilakan melapor ke penegak hukum. “Sesegera mungkin, segala tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta, UIN Jakarta secara institusi akan melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” tandasnya.

Ketua Majelis Wakil Rektor I/Wakil Ketua I Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Masnun ikut mengomentari pemberitaan jual beli jabatan dalam proses pilrek di bawah Kemenag. Dia meminta semua ASN Kemenag, khususnya di PTKIN, tetap solid menjaga marwah dan bangga terhadap institusi Kemenag. “Mendukung langkah-langkah Menteri Agama beserta jajarannya melakukan pembenahan internal,” tuturnya.

Selain itu, mengembalikan semua permasalahan hukum kepada penegak hukum. Masnun juga meminta semua pihak tidak berkomentar tentang Kemenag tanpa didukung data dan informasi valid. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...