Tak Akui Terima Suap, Romi Sulit Dapat Status Justice Collaborator

Senin, 25 Maret 2019 - 14:15 WIB

FAJAR.CO.ID–Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy dinilai sulit mendapat status justice collaborator. Sebab, hingga pemeriksaan pekan lalu di KPK, Romi belum mengakui perbuatannya. Yakni, menerima suap dari kepala Kanwil Kemenag Jatim dan kepala Kantor Kemenag Gresik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hak-hak tersangka. Salah satunya menjadi justice collaborator (JC). “Saya kira ini standar untuk seluruh penanganan perkara,” terang Febri kemarin.

Namun, KPK tidak mudah mengabulkan permohonan JC para tersangka. Apalagi, tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya.

Sebab, sikap semacam itu malah menghambat pengusutan perkara korupsi. Sama halnya dengan Romi yang belum mau mengakui perbuatannya. Karena itu, tampaknya, dia sulit mendapat JC. “Kami pastikan kalau pengajuan JC seperti itu (tidak mengakui perbuatan, Red) akan ditolak,” tegasnya.

KPK tetap memandang informasi yang disampaikan para tersangka harus masuk berita acara pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, penyidik yang menangani dapat menindaklanjutinya.

Sementara itu, “nyanyian” Romi setelah diperiksa penyidik KPK beberapa waktu lalu masih mengambang. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menilai, pernyataan tersebut tidak disertai alat bukti. Bahkan, telah dibantah pihak-pihak yang disebut. Baik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa maupun pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim.

Suparji menyebut “nyanyian” Romi bisa saja dipersepsikan sebagai pernyataan yang mengada-ada. “Apalagi, hal tersebut bukan kali ini terjadi,” katanya.

Suparji mencontohkan mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang pernah melakukan hal sama ketika menjadi tersangka KPK beberapa tahun lalu. Kala itu Nazar—sapaan akrab Nazaruddin—memaparkan keterlibatan sejumlah politikus kakap dalam kasusnya.

Selain Nazar, politikus PDIP, Damayanti Wisnu Putranti pernah “bernyanyi” terkait kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kala itu Damayanti yang kini berstatus terpidana korupsi serta ditahan di Lapas Wanita dan Anak Kelas II-B Tangerang menyeret rekan-rekannya di Komisi V DPR. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *