Buka Bimtek Kekayaan Intelektual, Kabid Pelayanan Hukum Sebut Ada 399 Pemohon

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi, Selasa (26/03/2019). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, kegiatan dibuka langsung oleh Mohammad Yani selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel bertujuan untuk lebih menyosialisasikan layanan Kekayaan Intelektual berbasis Teknologi Informasi.

Saat ini layanan itu familiar dikenal dengan sebutan Online Sistem, seperti Permohonan Pendaftaran Ciptaan (e-Hak Cipta), Layanan e-filling, dan permohonan desain industri.

Kepala bidang pelayanan hukum menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2018-2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendata sebanyak 399 pemohon.

Terdiri atas 184 hak cipta, 180 hak merek, 13 hak paten, 7 desain industri, 1 Indikasi Geografis , dan ada 14 layanan lainnya (Perpanjangan Merek, Perubahan Data, Pemeriksaan Subtantif Paten).

Melihat jumlah ini, setelah pemohon menggunakan teknologi informasi atau berbasis online, pemohon Kekayaan Intelektual terjadi peningkatan pesat dibandingkan dengan cara manual. Hal inilah yang terus dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Keakayaan Intelektual dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Kanwil Kemenkumham Sulsel tentunya akan terus meningkatkan peayanan publik yang cepat, efisien dan efektik, serta pelayanan yang transparan,” ungkap Mohammad Yani dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Feny Feliana selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Jean Henri Patu selaku Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), serta peserta kegiatan sebanyak 40 orang yang berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Instansi Terkait, dan UMKM Lingkup Kota Makassar.

Setelah dibuka, kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan oleh para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Kepala Sub Direktorat Pendukung Infrastruktur dan 2 narasumber lainnya. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment