KPK Cekal Penyuap Eni Saragih Keluar Negeri

FAJAR.CO.ID–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan bepergian keluar negeri untuk pengusaha Samin Tan. Samin merupakan tersangka suap pada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eni Maulani Saragih.

Selain Samin yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Nenie Afwani juga turut dicegah ke luar negeri. Nenie yang merupakan anak buah Samin, dicegah dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang dalam penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka SMT (Samin Tan) yaitu atas nama, tersangka SMT (Samin Tan) dan Nenie Afwani, Direktur PT. Borneo Lumbung Energi,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (26/3).

Febri mengatakan dua orang tersebut dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, sejak 14 Maret hingga 14 September 2019. “Pencegahan ini agar ketika tersangka atau saksi dipanggil, tidak sedang berada di luar negeri, (di Indonesia),” tukasnya.

Mantan aktivis ICW ini menambahkan, pencegahan berkaitan perkara yang membelit Samin, yaitu dugaan suap terkait terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

KPK pun, dalam perkara itu sempat memanggil Samin secara perdana untuk diperiksa sebagai tersangka kemarin (25/3). Sayang, yang bersangkutan tidak datang dengan alasan ada pekerja lain. “Kami jadwalkan ulang pada Kamis (28/3). Diharapkan memenuhi panggilan KPK,” sebut Febri.

Untuk diketahui, Samin Tan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap senilai Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu, menurut KPK, diduga diberikan agar Eni membantu anak perusahaan Samin, PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup) yang sedang bermasalah.

Permasalahan itu terkait perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

PKP2B PT AKT itu sebelumnya dihentikan oleh Kementerian ESDM. Penghentian itu dilakukan lewat Surat Keputusan Menteri ESDM karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM, di mana posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Jumat (15/2).

Terkait kasus ini, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...