Seret Nama Khofifah, Pengamat: Tantangan KPK Buktikan Nyanyian Romi

Selasa, 26 Maret 2019 - 07:35 WIB

FAJAR.CO.ID–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta teliti dalam dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag, dengan tersangka Romahurmuziy alias Romi. Terutama dalam menyikapi “nyanyian” eks Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad mengatakan, sejauh ini “nyanyian” Romi masih mengambang. Selain tidak diikuti alat bukti yang kuat, pernyataan Romi telah dibantah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Baik itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa maupun pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Kiai Asep Saifuddin Chalim. ”Yang disampaikan Romi ini masih tahap awal, harus dibuktikan dengan alat bukti,” ujarnya.

Dalam nyanyiannya, Romi membantah menerima suap terkait pengisian jabatan kepala kantor wilayah (kakanwil) Kemenag Jawa Timur dan kantor kemenag Gresik. Dia mengaku hanya sebagai corong penerus aspirasi dan rekomendasi Khofifah dan Kiai Asep.

Suparji menyebut “nyanyian” Romi yang menyeret Khofifah dan Kiai Asep dalam pusaran kasus suap tersebut bisa saja dipersepsikan sebagai pernyataan yang mengada-ada. Namun sebaliknya, informasi yang kini sudah berkembang liar di kalangan masyarakat itu bisa saja benar. ”Ini menjadi tantangan KPK untuk membuktikan,” jelasnya.

Menurut Suparji, nyanyian itu menunjukan adanya korelasi nyanyian dengan kasus yang menimpanya. Namun, dia menggarisbawahi rata-rata politikus yang berani bernyanyi dan membongkar kasus adalah mereka yang telah menerima justice collaborator (JC). ”Kalau Romi mau membongkar kasusnya, dia harus jadi JC,” tuturnya.

Sejauh ini, belum ada informasi apakah Romi akan mengajukan JC atau tidak. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hak-hak tersangka saat pemeriksaan perdana Romi Jumat (22/3) lalu. Salah satunya menjadi JC. ”Saya kira ini standar untuk seluruh penanganan perkara,” ungkapnya.

Namun, KPK tidak mudah mengabulkan permohonan JC para tersangka. Apalagi, tersangka tersebut tidak mau mengakui perbuatannya. Sejauh ini, Romy belum mau mengakui perbuatannya. Sehingga, sepertinya sulit mendapat JC. ”Kami pastikan kalau pengajuan JC seperti itu (tidak mengakui perbuatan, Red) akan ditolak,” tegasnya.

KPK tetap memandang informasi yang disampaikan para tersangka harus masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga, dapat ditindaklanjuti oleh penyidik yang menangani.
”Dan informasi itu jangan setengah hati,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *