Terbit PP No.13/2019, Pengawasan Kinerja Pemda Kian Ketat

Selasa, 26 Maret 2019 09:47

FAJAR.CO.ID–Presiden RI, Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan PP terbaru itu, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah kian ketat.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, PP tersebut merupakan turunan dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemda. “UU Pemda yang mengamanatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan kepala daerah,” ujarnya.Dalam PP tersebut, ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya. Baik kepada pemerintah pusat, DPRD, maupun masyarakat. Yakni laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada pemerintah pusat, dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD.Kemudian ada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan kepada masyarakat. Serta Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda. “LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD tersebut disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif,” imbuhnya.

Bagikan berita ini:
10
8
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar