Terbit PP No.13/2019, Pengawasan Kinerja Pemda Kian Ketat

Selasa, 26 Maret 2019 09:47

Bentuk laporan yang disampaikan pun berbeda-beda dan sesuai fungsinya. LPPD misalnya, harus menyapaikan capaian-capaian sektor makro. Seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatanKemudian, ada juga laporan capaian kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pasal 12 PP 23/2019 disebutkan, LPPD digunakan untuk penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.Untuk LKPJ yang disampaikan ke DPRD, ada sejumlah item yang wajib disampaikan. Seperti capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun anggaran sebelumnya.Bahtiar menambahkan, dengan berlakunya PP tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku. “Sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,” pungkasnya. (jpnn)

Bagikan berita ini:
1
4
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar