Isu Kebebasan Agama Tak Seksi di Pilpres

0 Komentar

FAJAR.CO.ID–Isu kebebasan beragama tampaknya sepi dalam wacana publik selama masa kampanye dan debat kedua capres. Ini menunjukkan isu tersebut tidak memberi dampak elektoral pada kedua pasangan capres dan cawapres.

“Isu ini sepi karena memang tidak memberi dampak elektoral secara signifikan. Beda dengan isu ekonomi atau hal lain yang memberi sumbangan signifikan pada elektoral,” kata mantan Komisioner Komnas HAM RI, Roichatul Aswidah dalam seminar Vox Point Indonesia bertajuk “Isu Kebebasan Beragama Sepi di Panggung Pilpres,” di Jakarta, Minggu (31/3).

Menurut Aswidah, isu kebebasan secara substantif sangat penting. Pasalnya, kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara yang harus ditagih komitmen pada kedua Capres.

Menurut dia, sama seperti isu HAM lainnya, kebebasan beragama di Indonesia hampir jarang menjadi isu politik utama. “Ini sebenarnya harus kita dorong bagaimana isu ini menjadi perhatian, karena sebenarnya HAM itu ya berkaitan dengan hak yang melekat pada manusia yang wajib dijamin negara. Jangan sampai isu ini hanya laku di kalangan elite tetapi sepi di tengah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini di tengah masyarakat adalah soal agama dalam konteks yang lain yaitu mengentalnya politik identitas. “Ini sangat berbeda ketika kita bicara soal isu kebebasan beragama. Dan kita seharusnya menghindari adanya politik identitas seperti sekarang ini,” kata Aswidah.

Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisejati menambahkan, kebebasan beragama di Indonesia harus menjadi catatan kedua pasangan calon.

Menurut Handoyo, sejauh ini dirinya melihat bahwa kedua kubu sama-sama sebagai negarawan, sama-sama Pancsilais, komitmen pada isu ini sangat kuat.

“Ada catatan pada petahana misalnya selama 4 tahun terakhir banyak gereja dibakar, ada yang dipersekusi, intoleransi menguat, pelarangan ibadah yang menuntut tindakan tegas pemerintah. Sebaliknya di kubu oposisi ada kelompok yang dianggap intoleran berada di barisan pendukung yang tentu harus menjadi catatan serius,” pungkas Handoyo. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...