Pengerahan Honorer dan Pemotongan Intensif RT/RW, Rezim Ini Dinilai Kembali ke Orde Baru

Selasa, 2 April 2019 - 10:42 WIB
FOTO: FACEBOOK

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejak beberapa hari terakhir media sosial diramaikan dengan gambar dan video terkait pengerahan honorer. Dalam salah satu video yang beredar, sejumlah orang berpakaian putih menandatangani kertas berisi nama-nama. Diduga itu merupakan absen kehadiran honorer di acara kampanye Jokowi baru-baru ini.

Wakil Ketua Bidang Politik Pemuda Muhammadiyah Makassar, Kasri Riswadi, menilai, mencermati situasi politik di Kota Makassar belakangan ini, ada kesan rezim ini kembali ke era orde baru.

“Awalnya, mungkin kita menilai biasa saja. Tetapi seiring waktu, keganjalan demi keganjalan terus mengemuka secara beruntun. Seolah menegaskan bahwa era baru orde baru telah bergulir di kota Anging Mammiri,” ujar Kasri Riswadi, Selasa (2/4/2019).

Diawali beredarnya video camat, rekaman telepon lurah, beredarnya surat pengerahan honorer 31 Maret, 1000 lorong yang dipartaikan, dan beberapa lagi.

“Sebagai warga Makassar, tentu kita dengan mudah dapat menganalisis itu. Keberpihakan dan pemanfaatan kekuasaan telah terang-terangan dilakukan bapak pejabat,” kata mahasiswa Pascasarjana FISIP Unhas ini.

“Kita sadar dengan ini semua dan dengan kesadaran itu, kita meminta kesadaran bapak-bapak pejabat, penguasa. Berpolitiklah yang baik, yang bermartabat dan mendidik bagi rakyatmu,” kritiknya lagi.

Pilihan politik, kata Kasri, tidak bisa dipaksakan. Biarkan setiap orang menentukan pilihannya sendiri berdasarkan preferensinya. “Kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita, Pak. Kita sama sekali tidak bertanggungjawab atas pilihan orang lain,” tutupnya.

Sementara itu, sejumlah ketua RT/RW di Kota Makassar mengeluhkan lambannya pembayaran intensifnya. Mereka mengungkapkan bahwa gaji tersebut hanya diberikan Rp200 ribu lebih per bulannya, padahal janji Wali Kota Makassar Rp1 juta per bulan dan akan diberikan full selama 3 bulan.

Informasi yang beredar bahwa gaji RT/RW akan diberikan full selama 3 bulan jika mendukung salah satu Caleg di Makassar dan Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Rasa-rasanya penggajian RT/RW ini berbau politis sekali, karena saya pribadi dukung Prabowo mungkin dipotongmi gajiku,” ungkap salah seorang Ketua RT di Makassar yang enggan namanya dituliskan, akhir pekan lalu. (fo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.