Tuding Polri Tidak Netral, Mantan Kapolsek Pasirwangi Bisa Dijerat UU ITE

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz sempat membuat heboh dengan menyatakan ada ketidaknetralan yang terjadi di tubuh Kepolisian. Namun sehari setelah diumumkan, ‘nyanyian’ tersebut dicabut.
Publik pun dibuat bingung. Bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik bahwa Sulman telah membuat kebohongan namun bebas begitu saja. Tidak seperti aktivis Ratna Sarumpaet yang dijerat pidana.
Pengamat Kepolisian Slamet Pribadi mengatakan, untuk membuktikan ada pidana atau tidak atas perbuatan yang dilakukan Sulman, tergantung dari alat bukti yang ditemukan.
“Karena bisa juga terjerat dengan Undang-Undang ITE karena dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (3/4).
Namun, bisa pula jika kasus Sulman diselesaikan oleh Propam. ‘Tapi bisa juga kalau dia melanggar kode etik atau melanggar profesi tentu akan diselesaikan dengan cara profesi,” tutur Slamet.
Staf Ahli Rektor Universitas Bhayangkara itu mengatakan, saat ini Propam Polri sudah turun tangan melakukan pemeriksaan atas ‘nyanyian’ Sulman. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kita lihat hasil pemeriksaannya. Dari situ akan terlihat apakah itu bersifat kode etik dan profesi atau mengandung unsur pidana. Apa rekomendasi dari Bawaslu itu,” sebut Slamet.
Namun yang pasti kata dia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah memerintahkan polisi untuk netral. Kapolri pun juga sudah mengeluarkan arahan bagi anggota untuk menjaga netralitas tersebut.
Begitu pula dengan Div Propam Polri yang pada tahun lalu telah mengeluarkan 13 butir larangan bagi anggota dalam menghadapi Pemilu. “Salah satunya adalah tidak boleh foto, harus netral. Kalau dilanggar berarti itu pelanggaran kode etik atau profesi kita tunggu saja hasil pemeriksaannya,” tegas Slamet.
Pensiunan polisi berpangkat terakhir Komisaris Besar (Kombes) itu menambahkan, sejatinya pemetaan yang dilakukan Polri adalah hal yang wajar. Yakni untuk mendeteksi atau mengetahui karakteristik kerawanan daerah dari sisi geografi dan demograf.
“Seluruhnya menjadi catatan. Ini gunanya untuk antisipasi kondisi kerawanan,” pungkas Slamet.
Diketahui, pada konferensi pers di Kantor Lokataru, Sulman merasa ganjl dengan mutasi yang diterimanya pada Kamis (28/3). Adapun dia dipindahtugaskan ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas.
Sulman lantas menduga bahwa keputusan mutasi itu ada kaitannya dengan penolakan dirinya atas perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria soal penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.
Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan Budi dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.
Namun pada Senin (1/4) kemarin, Sulman menarik perkataannya usai diperiksa Propam Polda Jabar. Dia mengaku pernyataan itu dilontarkannya atas dasar emosi karena dimutasi.
Adapun yang sebenarnya terjadi, Kapolres Garut memerintahkan untuk melakukan pemetaan dukungan dalam rangka pengamanan wilayah pada pemilihan mendatang. (jpc) 
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment