Dicopot Sebagai Sekwan, Adwi Mengaku karena Sakit

Kamis, 4 April 2019 - 10:09 WIB

FAJAR.CO.ID–Adwi Awam Umar buka suara terkait pemberhentian dirinya sebagai Sekretaris DPRD Kota Makassar. Pemberhentiannya santer dikabarkan karena tersandung kasus dugaan reses fiktif bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Namun, Adwi membantah kabar tersebut. Menurutnya, pemberhentian sebagai Sekretaris DPRD Makassar karena pertimbangan kesehatan. “Bukan karena itu (dugaan korupsi). Ini karena kinerja. Jadi pimpinan (DPRD Makassar) surati wali kota. Saya juga sakit, sudah dua kali keluar masuk rumah sakit,” aku Adwi, Kamis (4/4).

Pemberhentian Adwi terhitung sejak 21 Maret 2019. Wali Kota Makassar kemudian mengeluarkan surat dengan nomor 800.4.42-2019. Dalam surat itu, Wali Kota Makassar menunjuk Kabag Perlengkapan DPRD Kota Makassar, Daniel Katto sebagai Plt Sekwan hingga terpilihnya pejabat definitif.

Pemberhentian tersebut dinilai Adwi merupakan hal yang wajar. Saat ini, ia menjabat sebagai staf biasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar. “Kalau ada begitu (soal dugaan korupsi), pasti sudah dari dulu di sidang. Saya sakit, jadi diganti,” imbuhnya.

Dugaan korupsi dana reses fiktif anggota DPRD Kota Makassar periode 2016-2017 sendiri telah resmi dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Saat itu, Adwi Umar menjadi orang pertamayang dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin mengungkapkan, penghentian penyelidikan perkara dilakukan lantaran tim penyelidik tidak menemukan adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Penghentian penyelidikan menyusul dikeluarkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016 nomor: 28.C/LHP/XIX.MKS/05/2017, tertanggal 29 Mei 2017. Kemudian surat BPK pada 2017 nomor: 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2018, tertanggal 29 Mei 2018.

Tim penyelidik mulai mengumpulkan bahan keterangan dan data terkait reses fiktif pada Agustus 2018. Proses penyelidikan tertuang dalam surat perintah penyelidikan kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel nomor: PRINT-366/R.4/Fd.1/08/2018, tertanggal 28 Agustus 2018.

“Hasil audit yang dilakukan BPK tidak ditemukan adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Makassar. Tim penyelidik juga telah melakukan on the spot (pemeriksaan lapangan) di lokasi reses dan itupun telah dilakukan secara acak. Kesimpulannya, penyelidikan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” terang Salahuddin Kamis (31/1). (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.