Diduga Selewengkan Dana Desa, Sekdes Bonto Matinggi Ditahan Kejaksaan

Kamis, 4 April 2019 - 14:50 WIB

FAJAR.CO.ID, MAROS — Sekretaris Desa Bonto Matinggi Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, Saharuddin, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Maros.

Ia ditahan setelah diduga ada penyalahgunaan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2015 dan 2016.

Di mana saat itu selain menjabat Sekdes Bonto Matinggi juga berperan sebagai Plt Kepala Desa Bonto Matinggi.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Maros, M Noor Ingratubun, Kamis, 4 April 2019.

Dia mengatakan, penahanan ini dilakukan dikarenakan tersangka tidak kooperatif.

Pasalnya saat diperiksa sebagai saksi, Saharuddin tidak memenuhi panggilan pertama dari penyidik Kejari Maros.

“Saat kita periksa sebagai saksi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pertama penyidik. Dia datang setelah dilakukan pemanggilan kedua,” katanya didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Maros, Dhevid Setiawan Anshar.

Begitupun saat ditetapkan sebagai tersangka, saat dilakukan pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Dia baru memenuhi panggilan kami saat dilakukan pemanggilan kedua sebagai tersangka. Karena kami menilai yang bersangkutan tidak kooperatif, sehingga dilakukan penahanan saat ia hadir dalam pemanggilan kedua sebagai tersangka,” jelasnya.

Selain tidak kooperatif, kata dia, tersangka juga ditahan karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

“Alasan lain kita melakukan penahanan dalam proses penyidikan ini, karena kita menganggap tersangka tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, tersangka diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan 2016 saat dilakukan penyidikan oleh penyidik Kejari.

“Tersangka diduga telah menyelewengkan keuangan desa dengan melakukan mark up di beberapa program atau proyek yang dikerjakan oleh desa melalui anggaran ADD dan Dana Desa tahun 2015 dan 2016 selama ia menjabat Plt Kepala Desa Bonto Matinggi,” ungkapnya.

Bahkan dari temuan penyidik ada selisih yang ditemukan sehingga terjadi indikasi kerugian negara yang mencapai Rp350 juta dari apa yang telah dikerjakan.

“Di desa itu kan ada banyak kegiatan, salah satunya pengerjaan jalan. Setelah diperiksa rata-rata ada markup atau selisih anggaran setiap proyeknya,” katanya. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.