Kemenkumham Sulbar Segera Bentuk Majelis Pengawas Notaris

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 20 tahun 2015, pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri yang dilaksanakan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM.

Dalam pengimplementasian Permenkumham inilah, maka Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh notaris.

“Sebagai bukti keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam melalukan pengawasan kepada Notaris dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, kami saat ini sedang mendorong pembentukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Polewali Mandar,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat Sri Yuliani, dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan di Hotel Pantai Indah Mamuju, Kamis, (4/04/19).

Ia mengatakan, keberadaan Majelis Pengawas tidak boleh hanya dipahami sekedar memeriksa administrasi notaris. Perannya lebih dari itu, yakni mewakili Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan produk layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Sistem Administrasi dan Tata Kelola Kantor Notaris demi Mewujudkan Produk Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian Hukum” ini juga menghadirkan Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat Lukman Umar, Perwakilan Kapolda Sulawesi Barat, AKBP Yuli Rinawati, dan Pengurus Ikatan Notaris Sulbar, Mitra Jaya Ginting, sebagai pemateri.

Peserta adalah para notaris se-Sulbar, MPW, MPD, pewakilan mahasiswa, serta Pejabat Struktutural di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar. (Humas)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment