Bupati Pertimbangkan Pencopotan, Direktur RSUD: Saya Siap, Kita Ini Gali Lubang Tutup Lubang Kasihan

Jumat, 5 April 2019 - 10:59 WIB

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO — Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) Jeneponto meminta Direktur dan Bendahara RSUD Lanto Daeng Pasewang dicopot. Mereka menuding, keduanya telah melakukan penyelewengan anggaran rumah sakit.

Ketua HPMT Jeneponto, Herdiawan, menilai, setiap tahun rumah sakit dianggarkan miliaran rupiah. Sementara pelayanan dan fasilitas rumah sakit tidak pernah beres.

Artinya, kata dia, anggaran tersebut perlu dipertanyakan di kemanakan. “Selalunya dikeluhkan kelangkaan obat, oksigen, listrik dicabut PLN, hingga keluhan limbah medis dan lainnya,” ungkapnya saat demonstrasi di kantor Bupati Jeneponto yang diterima langsung Bupati dan Direktur rumah sakit, Kamis, (4/4/19)

Dia mengatakan, Direktur dan Bendahara harus dicopot. Alasannya, terjadi konspirasi dalam pengelolaan rumah sakit. “Saat ingin dikonfirmasi, keduanya selalu saling lempar tanggung jawab,” tambahnya.

Jenderal lapangan, Edi Subarga, menilai Pemkab Jeneponto lemah dalam menyelesaikan persoalan rumah sakit. Padahal sudah bertahun-tahun. “Terkait dugaan penyelewengan anggaran ini, HPMT sudah melaporkan ke Kejaksaan. Saat ini sudah diproses,” katanya.

Menjawab tudingan tersebut, Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, Iswan Sanabi, mengakui pelayanan dan fasilitas sering bermasalah. Namun, dia beralasan semua itu karena terjadi defisit keuangan akibat BPJS.

Sehingga, terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan kebutuhan rumah sakit. “Kita ini gali lubang tutup lubang kasihan. Di mana kita mau ambil uang,” katanya.

Sementara, kata dia, 70 persen dari BPJS itu untuk pengelolaan rumah sakit. Dan, yang baru dibayarkan adalah Agustus dan September.

Mulai Oktober 2018 hingga Maret belum dibayarkan BPJS Kesehatan. Artinya, kata dia, ada puluhan miliar yang belum diserahkan.

Sementara, terkait pencopotan, pihaknya mengaku siap jika itu dilakukan Bupati Jeneponto. “Hari ini pun saya siap kalau maunya Bupati,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Bupati mengaku sudah dari dulu geram dengan kondisi rumah sakit tersebut. Namun, terkait mutasi saat ini pihaknya mengaku terkendala regulasi.

Pasalnya, dalam aturan mutasi bisa dilakukan jika masa kerja sudah enam bulan. Sementara pasca pelantikan baru tiga bulan.

“Nanti bulan enam kita lihat. Tapi tidak serta merta pencopotan dilakukan. Kita pertimbangkan,” katanya. (mum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.