Pesan Tjahjo Kumolo Pada ASN: Beda Pilihan Boleh, Tapi Jangan Golput

Jumat, 5 April 2019 - 09:54 WIB

FAJAR.CO.ID–Mendagri, Tjahjo Kumolo apel bersama aparatur sipil negara alias ASN, dan pembacaan ikrar dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (5/4) pagi

Acara yang dirangkaikan Jalan Sehat Lingkup Kemendagri dan BNPP itu, Mendagri mengingatkan jangan sampai Pemilu 2019 merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Boleh beda sikap, boleh beda pilihan, boleh beda dukungan tapi tunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang ingin bersatu supaya pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan aman, damai, lancar dan demokratis,” pesan Mendagri.

Mendagri mengajak warna yang sudah memiliki hak pilih mendukung suksesnya pemilu dengan berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu, 17 April 2019.

“Jangan Golput, berikan suara sesuai pilihan politik dan hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” tutur Tjahjo.

Mendagri membandingkan pada Pemilu 1955 yang tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 90 persen dan Pemilu 2014 mencapai 74 persen.

Tjahjo optimis pada Pemilu 2019 ini partisipasi pemilih bisa mencapai 77,5 hingga 80 persen sesuai target Pemerintah dan KPU.

Dalam acara itu, Mendagri juga mengingatkan seluruh warga masyarakat termasuk ASN di Kemendagri dan BNPP untuk melawan racun demokrasi. “Mari kita lawan racun demokrasi berupa politik uang, ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan politisasi SARA Itu racun demokrasi yang harus kita lawan,” tegas Mendagri.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Mendagri menyatakan percaya penuh kepada jajaran KPU dan Bawaslu baik di pusat maupun daerah sampai tingkat terbawah.

Tjahjo juga menyatakan percaya Polri dan TNI dengan diback up BIN mampu menjaga ketertiban dan keamanan Pemilu 2019.

Mendagri juga mengingatkan ada tiga tahapan krusial dalam Pemilu, yakni tahapan penghitungan suara yang berlangsung hingga tengah malam, tahapan penetapan pemenang Pemilu serta tahapan kemungkinan adanya gugatan dari partai politik peserta Pemilu.

Sesuai aturan perundang-undangan, kata Mendagri, terbuka bagi peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan terhadap hasil penetapan pemenang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.