PPATK Telisik Sumbangan Dana Kampanye Mencurigakan Pilpres dari Pihak Asing

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap transaksi keuangan sumbangan dana kampanye. Hal ini dilakukan baik sumbangan dari perorangan maupun dari perusahaan asing, khususnya kepada pasangan Capres-Cawapres yang berlaga pada Pemilu 2019.

Deputi Pemberantasan PPATK, Irjen. Pol. Firman Shantyabudi mengatakan, dibutuhkan waktu yang cukup untuk mengungkap transaksi mencurigakan jika ada sumbangan dana ilegal kepada pasangan Capres-Cawapes.

“Sepanjang bisa ditemukan tentu kami akan mencari keterkaitan istri dan anaknya. Akan kita lihat, tentu kami butuh waktu,” kata Firman dalam keterangannya, Sabtu (6/4).

Firman menegaskan, PPATK tidak akan tinggal diam jika ada dugaan transaksi mencurigakan yang berasal dari perusahaan asing dan dipergunakan untuk Pilpres. Pihaknya kata Firman akan mencari tahu apakah ada keterkaitan sumbangan dana dari perusahaan asing untuk Pilpres nanti.

“PPATK bisa menelisik uang itu bisa masuk atau tidak, tentunya akan ada tindaklanjut dengan aparat penegak hukum. Kemudian apakah itu digunakan untuk pemilu, nanti kita akan dengan Bawaslu. Saya kira itu tugas dari PPATK,” tegas Firman.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asyari menyatakan, bahwa sumbangan dana dari asing untuk kepentingan Pilpres harus ditolak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Itu kan dilarang menurut UU. Kalau ada sumbangan dari asing, itu tidak bileh digunakan, dan itu dilaporkan ke KPU dan disetor ke negara,” ucap Hasyim.

Terkait perbedaan pernyataan Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno dengan Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandodo perihal dana kampanye yang sudah dipergunakan, Hasyim mengatakan dana kampanye untuk Paslon belum dilaporkan semuanya karena pelaporan dana kampanye sendiri belum berakhir.

“Kan belum dilaporkan semua, mas. Laporan dana kampanye akhir penerimaan dan pengeluaran itu nanti 14 hari setelah pemungutan suara. Jadi wajar saja kalau sekarang belum lengkap atau belum semua,” tandas Hasyim.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment