Pakar Militer: Anggaran Pertahanan Harus Naik 7 Persen dari GDP

Minggu, 7 April 2019 17:45

FAJAR.CO.ID–Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) utama, dalam mewujudkan visi tentara sebagai Poros Maritim dan berkemampuan sekaligus sebagai tentara Poros Dirgantara dunia.Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, pemerintah sejatinya sudah serius melakukan revolusi militer atau Revolutionary in Military Affairs (RMA). Saat ini kaidah-kaidah manajemen terkini mulai dipakai dalam pembenahan TNI.Akan tetapi, satu hal yang hampir 17 tahun belum juga terwujud dan dinilai sangat mendesak karena sesuai perintah undang-undang. Sehingga, presiden sebagai panglima tertinggi menjadi timpang memahami, mengendalikan aspek, serta kebijakan terkait pertahanan dan keamanan. Yakni, menetapkan Dewan Ketahanan Nasional sebagai National Security Council atau NSC.“(Itu) agar presiden dalam melakukan dan memutuskan kebijakan pertahanan dan keamanan memiliki sumber yang reliable dan accountable sehingga dapat dilakukan secara tertintegrasi,” ujar Connie kepada JawaPos.com (FAJAR Grup) beberapa waktu lalu.Ia lebih sepakat jika anggaran pertahanan berdasar Optimum atau Maximum Essential Forces. Sebab, anggaran pertahanan harus berdasarkan AGHT atau ancaman gangguan tantangan dan hambatan.

Bagikan berita ini:
7
3
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar