Pakar Militer: Anggaran Pertahanan Harus Naik 7 Persen dari GDP

Minggu, 7 April 2019 - 17:45 WIB

FAJAR.CO.ID–Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) utama, dalam mewujudkan visi tentara sebagai Poros Maritim dan berkemampuan sekaligus sebagai tentara Poros Dirgantara dunia.

Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, pemerintah sejatinya sudah serius melakukan revolusi militer atau Revolutionary in Military Affairs (RMA). Saat ini kaidah-kaidah manajemen terkini mulai dipakai dalam pembenahan TNI.

Akan tetapi, satu hal yang hampir 17 tahun belum juga terwujud dan dinilai sangat mendesak karena sesuai perintah undang-undang. Sehingga, presiden sebagai panglima tertinggi menjadi timpang memahami, mengendalikan aspek, serta kebijakan terkait pertahanan dan keamanan. Yakni, menetapkan Dewan Ketahanan Nasional sebagai National Security Council atau NSC.

“(Itu) agar presiden dalam melakukan dan memutuskan kebijakan pertahanan dan keamanan memiliki sumber yang reliable dan accountable sehingga dapat dilakukan secara tertintegrasi,” ujar Connie kepada JawaPos.com (FAJAR Grup) beberapa waktu lalu.

Ia lebih sepakat jika anggaran pertahanan berdasar Optimum atau Maximum Essential Forces. Sebab, anggaran pertahanan harus berdasarkan AGHT atau ancaman gangguan tantangan dan hambatan.

“Garhan (anggaran pertahanan) kita dengan MEF itu tidak based on threats yang real. Sehingga projection serta gelar dan postur TNI tidak mencerminkan ready for who and what (siap untuk siapa dan apa),” tegas istri mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat, Djaja Suparman itu.

Connie menilai, anggaran militer harus bisa ditingkatkan setidaknya 5-7 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Pasalnya, visi Poros Maritim Dunia jelas berdampak mengubah ruang serta doktrin tentara untuk dioperasikan.

Sebelum itu, harus diperjelas dulu kerangka kerja dan road map pertahanan dan keamanan nasional. Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki NSC, serta RUU Keamanan Nasional juga terbengkalai. Kemudian perlu diperjelas bagaimana reformasi fungsi organisasi pertahanan.

“Seperti contoh order of battle kita masih disintegrated, antar kodam, koopsau, dan koopsal masih terpisah-pisah. Segera kita butuhkan adalah the real integrated armed forces,” tutur Connie.

Memang, Indonesia saat ini tidak bisa diremehkan dengan menempati urutan ke-15 negara terkuat di dunia. Keahlian tempur TNI dan semangat juangnya terbukti bagus, meski dengan segala keterbatasan yang masih ada.

Tetapi, hal-hal tersebut jangan membuat Indonesia lupa diri. Harus diukur kembali semua kemampuan yang dimiliki hari ini oleh TNI.

“Sudah mampukah melawan, menghadapi, dan menyelesaikan semua AGHT dalam bentuk modern war di wilayah kedaulatan dan kawasan kita demi tercapainya kepentingan nasional kita?,” tukas Connie. (jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *