22 Anggota DPR Periode 2014-2019 Jadi “Pasien” KPK

Selasa, 9 April 2019 - 21:12 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Potret anggota legislatif yang duduk di DPR maupun DPRD kerap mendapat cacat. Buktinya pada periode 2014-2019, sebanyak 22 anggota DPR menyandang status tersangka di KPK.

Jumlah itu berdasar pada data rekam jejak dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC). Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, hingga saat ini terdapat 22 anggota DPR 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang di antaranya berhubungan dengan kasus korupsi pada tahun pertama. Mereka adalah Ardiansyah (Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi Nasdem), dan Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura).

“Dapat dikatakan korupsi oleh anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak, melainkan juga dilihat dari jabatan anggota tersebut,” kata Donal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/4).

Lebih ironis lagi ada dua orang yang menjabat sebagai ketua partai politik. Yakni, Setya Novanto (Ketua Umum DPP Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketum DPP PPP). Termasuk juga mantan wakil ketua DPR Taufik Kurniawan dari PAN.

Pantauan ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2014-2019 mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir.

Tidak semua dari anggota menjabat pada periode 2014-2019, misalnya tiga anggota DPRD Bengkalis 2009-2014, yaitu Jamal Abdillah (PAN), Hidayat Tagor (Partai Demokrat), dan Purboyo (PDIP). Mereka menjadi tersangka korupsi penyimpangan dana hibah bansos pada 2015.

Selain itu, imbuh Donal, tidak semua kasus korupsi yang membelit anggota dewan ini terjadi pada 2014-2019. Ada juga dari periode jabatan sebelumnya. “Misalnya, kasus suap pembahasan APBD Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara dan 44 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan anggota DPR RI Ardiansyah (PDIP),” ungkapnya.

Untuk itu, Donal menyarankan ada pembenahan untuk anggota legislatif pada periode 2019-2024. ICW mendorong pemilih lebih cermat dalam menentukan pilihan calon anggota legislastif di pemilu 2019.

“Kriteria utama yang dibutuhkan yaitu caleg yang tidak terbelit kasus korupsi, mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR, dan mempunyai rekam jejak yang tidak bermasalah,” jelas Donal.

Khusus untuk caleg petahana, dia menjelaskan, pemilih perlu menimbang bagaimana kedisiplinan anggota DPR tersebut dalam mengikuti sidang, menyerap aspirasi, dan hal lain seperti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN.

(JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.