Pemilu 17 April, MUI Imbau Masyarakat Memilih Sesuai Hati Nurani

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam yang menjadi peserta dan penyelenggara Pemilu 2019, melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, sukacita, dan gembira. Pemilu serentak harus dijadikan momentum ikhtiar kolektif untuk perbaikan kehidupan bangsa, dalam rangka menjaga nilai-nilai agama dan mensejahterakan umat manusia.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, umat Islam Indonesia harus memilih sesuai dengan hati nurani. Dia meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, tertib, dan aman selama perhelatan demokrasi itu berlangsung.

“Apabila diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, maka segera melaporkannya kepada petugas penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya,” ujarnya dalam konferensi pers Tausiah Menjelang Pemilu 2019 di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Selain itu, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, ikut aktif menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, tenang, damai dan penuh persaudaraan, menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

Zainut mengatakan, meski berbeda pilihan politik, umat Islam harus menghindari segala sikap dan perilaku yang mengarah kepada terjadinya pembelahan, perpecahan. dan permusuhan antar umat.

“Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan sesama anak bangsa, saling menghormati dan memuliakan meskipun berbeda pilihan politiknya demi tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan semboyan Bhinneka Tinggal Ika,” paparnya.

Lebih lanjut kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP, mereka wajib bersikap independen, imparsial, profesional, responsif, transparan, dan akuntabel agar dapat terselenggara Pemilu yang demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas, dan bermartabat.

Dia juga mengingatkan peserta Pemilu, yaitu Parpol, caleg, dan pasangan capres-cawapres serta seluruh tim pendukungnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

“Termasuk tidak menggunakan politik uang dan kampanye hitam. Peserta Pemilu harus menggunakan mekanjsme hukum yang telah tersedia untuk menyelesaikan sengketa Pemilu,” tegas Zainut.

Tak hanya itu, dia pun mendorong TNI-Polri untuk menjalankan tugas menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan lancar, tertib, dan aman.

“Pelaksanaan tugas yang optimal akan sangat membantu warga masyarakat datang ke TPS dalam suasana senang gembira dan suka cita,” pungkasnya. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...