Tanggapi Serangan Oposisi, TKN: Impor untuk Menjaga Kestabilan Harga

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jelang hari pencoblosan Presiden Pemerintah terus diserang oleh pihak oposisi dengan isu impor pangan. Pemerintah dituding telah gagal mewujudkan swasembada pangan.

Menanggapi serang ini, Anggota Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari menuturkan, langkah impor yang dilakukan oleh Pemerintan semata-mata untuk menjaga kestabilan harga.

“Swasembada tidak bisa dilakukan dalam waktu empat tahun. Walaupun demikian, ada beberapa kemajuan, misalkan untuk jagung terjadi penambahan,” kata Eva di Jakarta, Selasa (9/4).

Selain jagung, Eva menjelaskan, ada sejumlah komoditi lain yang mulai surplus. Seperti di Kediri, Jawa Timur, Eva mencontohkan produksi beras sudah mulai surplus. “Impor itu masih dilakukan, tetapi tujuannya untuk memastikan stabilisasi harga,” ujarnya.

Sebab, dia mengakui fluktuasi harga masih sering terjadi terutama pada siklus panen. “Hukum supply dan demand kan masih berlaku. Dan ini merugikan petani. Karena memang kita belum mempunyai mekanisme untuk menstabilisasi harga yang biasanya itu harus dimainkan oleh bulog,” katanya lagi.

Selain faktor stabilisasi harga, politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, impor juga dilakukan pemerintah lantaran selama ini pemenuhan kebutuhan pangan memang disuplai dari impor. Bawang putih misalnya. Menurut Eva, 80 persen kebutuhan bawang putih saat ini masih disuplai dari luar negeri.

“Nah kalau sekarang kita masih impor ya karena kita tidak mempunyai modal, di antaranya soal kecukupan luas tanah yang akan ditanami bawang putih,” jelas Eva.

“Tetapi sekali lagi ada banyak kemajuan untuk beberapa kompditi yang kita sudah bisa meningkatkan produksinya jauh dibanding sebelumnya” tambahnya.

Disinggung soal tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut adanya kartel pangan dalam kebijakan impor pemerintah, Eva menantang agar melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jika memang ada indikasi tersebut.

“Sebelah (Prabowo-Sandi) itu selalu mengkapitalisasi dan mempolitisasi impor, termasuk mengembangkan konspirasi teori bahwa di sana ada kartel. Menurutku kalau memang ada kartel itu kan merupakan kejahatan, laporkan kepada KPPU. Mereka bisa melakukan investigasi adanya kartel,” tutupnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...