Menakar Kesiapan Pemilu

0 Komentar

Oleh: Hasrullah

PESTA demokrasi tinggal sepekan. Carut marut. Berbagai propaganda telah ditayangkan dan dinikmati berbagai media sosial dan media mainstream. Ditambah lagi, kita sudah melihat bagaimana para kandidat pemilihan Presiden dan wakil rakyat (dewan Perwakilan Rakyat) mengumpulkan massa yang bertujuan dapat dukungan dari rakyat.

Namun, ada yang terlupakan dalam kontestasi politik yang tidak kalah pentingnya untuk dicermati adalah kesiapan penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai tingkat nasional hingga penyelenggara tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ada hal yang harus mendapat perhatian khusus yaitu:

Pertama. DPT pemilih selalu menjadi masalah karena selalu dianggap keakuratan data pemilih tidak valid hingga ketika akhir penghitungan suara cenderung jadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Kedua. Kesiapan logistik pemilu berupa pendistribusian di daerah yang geografisnya sulit di jangkau 3t (terluar, tersulit, tidak terjangkau)

Ketiga. Polemik tentang kotak kardus yg dianggap rawan mengalami kerusakan dan keamanan surat suara sebelum dan setelah pencoblosan.

Keempat. keberadaan saksi di setiap tempat Pemungutan Suara jangan hanya memperhatikan yang mudah diakses bagaimana dengan daerah terluar dan daerah pinggiran yang membutuhkan juga saksi untuk mengawasi jalannya tahapan penghitungan suara hingga perekapan.

Kalau tidak ada saksi kepercayaan terhadap keakuratan penghitungan dan perekapan surat suara cenderung lemah. Profesional, integritas, independen penyelenggara menjadi modal utama terselenggaranya pemilu bermartabat. Kelima, budaya politik penyelenggara mengutamakan mengabdi untuk pembangunan demokrasi yang berpihak kepada pemilik suara karena pemilik suara adalah rakyat yang memunyai hak berdaulat dalam menentukan pemimpinnya.

Dari gambaran gejala tersebut sudah sepantasnya KPU dan Bawaslu beserta jajarannya perlu bekerja sesuai dengan amanah UU no. 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum untuk pemilik suara agar hasil pemilu memunyai akuntabilitas yang mumpuni.

Suara yang dihasilkan dari pemilu merupakan suara rakyat. Karena Demokrasi itu dari rakyat oleh raykat dan untuk rakyat bukan pemilik pemburu kekuasaan. Semoga suara rakyat mampu melahirkan pemimpin nasional yang memunyai sifat negarawan dan amanah, begitu juga wakil rakyat di legislatif (DPR, DPD) yang dipilih oleh rakyat mampu menjadi wakil rakyat. Kuncinya ada pada penyelenggara Pemilu. Harusnya juga ditambah kesiapan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga pengawas TPS terkait dengan pengawasan kesiapan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Semangat untuk KPU dan Bawaslu serta jajarannya dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Sukses pemilu 2019. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...