Beredarnya Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Terjoblos Dinilai Mengganggu Integritas KPU

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Joyowardono menyatakan, beredarnya informasi bohong alias hoaks meresahkan publik. Sebab adanya informasi tujuh kontainer di Tanjung Priok yang berisi 70 juta surat suara telah tercoblos adalah tidak benar.

“Ada tujuh kontainer di Tanjung Priok sehingga totalnya 70 juta. Ini mengganggu integritas KPU. KPU kemudian perlu melaporkan ini ke penegak hukum pada 3 Januari 2019,” kata Sigit saat bersaksi untuk terdakwa Bagus Bawana Putra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Sebelum melaporkan ke Bareskrim Polri pada 3 Januari 2019, KPU dan Bawaslu sempat melakukan pengecekan ke pihak bea cukai Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian tidak ditemukan adanya tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos pada paslon 01.

“Ada pertemuan di bea cukai, yang menyatakan bahwa sampai di sana tidak ada kontainer yang berisi surat suara apalagi sudah tercoblos,” ucap Sigit.

Sigit menyebut saat beredarnya informasi tersebut di awal Januari 2019 surat suara belum dilakukan proses pencetakan. Bahkan pada 4 Januari, KPU baru memperlihatkan bentuk tiruan dari surat suara yang akan dipakai pada Pemilu 2019.

“Berita itu tersebar 2 Januari 2019, kemudian saya sebagai badan hukum lembaga tentunya sedikit banyak paham, jangankan mengirim surat suara menandatangani kontrak dengan penyedia jasa saja belum. Karena pada saat itu KPU baru akan mengundang calon yang mau di cetak pada tanggal 4. Itu kita ingin memastikan bahwa fotonya benar, latar belakangnya sudah benar,” jelas Sigit.

Dalam perkara ini, Bagus Bawa Putra didakwa menyebarkan kabar bohong alias hoaks terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagus didakwa menyebarkan hoaks melalui media sosial dan grup aplikasi pesan WhatsApp.

Informasi hoaks itu berawal dari grup WhatsApp bernama Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) Provinsi Banten. Bagus kemudian menyebarkannya ke media sosial dan grup WhatsApp lainnya.

Selain itu, Bagus mengunggah hoaks tujuh kontainer yang berisi 70 juta surat suara yang telah tercoblos ke media sosial Twitter. Kemudian Bagus menyeret sejumlah petinggi di akun media sosialnya.

Atas perbuatannya, Bagus didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 207 KUHP.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...