Dua Tahun Kasus Novel Mandek, PKS: Tolak Ukur Menilai Kinerja Petahana

Jumat, 12 April 2019 - 15:52 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah masuk dua tahun, pasca kejadian pada 11 April 2017 lalu. Namun, hingga kini kasus tersebut tidak ditangani dengan serius oleh aparat kepolisian.

Tak hanya aparat kepolisian, Pemerintah juga terlihat ‘Cuek’ dalam menyelesaikan kasus penganiayaan ini. Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menuturkan, sikap cuek Pemerintah atas kasus Novel Baswedan ini bisa menjadi barometer publik menilai keseriusan Pemerintah dalam menegakan hukum.

“Belum terungkapnya kasus Novel Baswedan hingga dua tahun bisa menjadi parameter publik untuk menilai keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum,” kata Alhabsyi kepada Fajar.co.id lewat pesan singkatnya, Jumat (12/4).

“Suka tidak suka, hal ini akan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja petahana dalam bidang hukum. Karena kasus Novel sudah menjadi atensi publik yang sulit untuk disembunyikan,” tambahnya.

Dikatakan Alhabsyi, mandeknya proses hukum kasus Novel Baswedan ini juga menjadi indikator keseriusan Pemerintah dalam memberantas korupsi di negara ini.

“Masyarakat juga akan menjadikan penanganan kasus Novel ini sebagai salah satu indikator, dalam pemberantasan korupsi. Keseriusan Pemerintah dalam mengawal penegakan hukum kasus Novel adalah salah indikator keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Olehnya itu, lanjut Alhabsyi, bila kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ini tidak diselesaikan dalam waktu cepat, maka publik akan berkesimpulan bahwa ada kepentingan besar dibalik kasus tersebut.

“Jika kasus ini dibiarkan hingga dua tahun lamanya, publik pasti menilai minor terhadap political will untuk penguatan pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Politikus asal Kalimantan itu berharap, kasus penyiraman Novel Baswedan ini segera selesai, hingga para pegiat anti korupsi dan penegak hukum merasa aman dalam menjalankan tugas mereka.

“Saya berharap kasus ini segera diselesaikan, sehingga para pegiat anti korupsi dan penegak hukum merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum, sekaligus keseriusan dalam pemberantasan korupsi,” harapnya. (RGR/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.