Kegaduhan “Civil Soceity”

Jumat, 12 April 2019 09:53

Oleh: Mohd. Sabri ARPemilu serentak 2019, adalah momentum krusial bagi perjalanan bangsa. Sebabnya, kontestasi politik tersebut berpotensi merobek “tissue-sosial” dan berujung chaos. Mungkin itu sebab, pada (10/4) di Jakarta berlangsung “Forum Titik Temu” yang diinisiasi Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, Maarif Institute, dan Wahid Foundation.Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Try Sutrisno, pada kesempatan itu mengingatkan, bangsa Indonesia harus menghadirkan kewaspadaan diri dalam Pemilu 2019, agar tak terjerumus dalam kondisi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.Kekhawatiran Try Sutrisno sangat beralasan, mengingat belakangan ini kegaduhan, kekerasan, perilaku arbitrer, dehumanisasi, dan sikap tuna-nalar, tumbuh subur justeru di jantung “civil soceity”.Kegelisahan Try Sutrisno, seolah mendapat peneguhan Richard Boyd dalam, Uncivil Society: the Perils of Pluralism and Liberalism (2004), yang memetakan pergumulan sengit sejumlah pemikir liberal—baik yang “klasik” semisal John Locke, Thomas Hobbes, dan David Hume, maupun “kontemporer” seperti John Stuart Mill dan Alexis de Tocquevill—dalam merespons perilaku destruktif kelompok, asosiasi, komunitas, atau organisasi yang sejauh ini diandaikan sebagai “paras utama” civil society.Pemikir liberal klasik cenderung menggambarkan fenomena kelompok, perhimpunan, dan kerapatan sosial dalam paras “negatif” yang berpotensi merobek tatanan sosial. Sementara pemikir liberal kontemporer melihatnya lebih “positif”sebagai harapan bagi terbangunnya common platform dan meneguhkan sepenuhnya institusi-institusi demokrasi liberal.

Komentar