Kegaduhan “Civil Soceity”

Jumat, 12 April 2019 - 07:29 WIB
Mohd. Sabri AR

Oleh: Mohd. Sabri AR

PEMILU serentak 2019, adalah momentum krusial bagi perjalanan bangsa. Sebabnya, kontestasi politik tersebut berpotensi merobek “tissue-sosial” dan berujung chaos. Mungkin itu sebab, pada (10/4) di Jakarta berlangsung “Forum Titik Temu” yang diinisiasi Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, Maarif Institute, dan Wahid Foundation.

Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Try Sutrisno, pada kesempatan itu mengingatkan, bangsa Indonesia harus menghadirkan kewaspadaan diri dalam Pemilu 2019, agar tak terjerumus dalam kondisi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekhawatiran Try Sutrisno sangat beralasan, mengingat belakangan ini kegaduhan, kekerasan, perilaku arbitrer, dehumanisasi, dan sikap tuna-nalar, tumbuh subur justru di jantung “civil soceity”. Kegelisahan Try Sutrisno, seolah mendapat peneguhan Richard Boyd dalam, Uncivil Society: the Perils of Pluralism and Liberalism (2004), yang memetakan pergumulan sengit sejumlah pemikir liberal—baik yang “klasik” semisal John Locke, Thomas Hobbes, dan David Hume, maupun “kontemporer” seperti John Stuart Mill dan Alexis de Tocquevill—dalam merespons perilaku destruktif kelompok, asosiasi, komunitas, atau organisasi yang sejauh ini diandaikan sebagai “paras utama” civil society.

Pemikir liberal klasik cenderung menggambarkan fenomena kelompok, perhimpunan, dan kerapatan sosial dalam paras “negatif” yang berpotensi merobek tatanan sosial. Sementara pemikir liberal kontemporer melihatnya lebih “positif” sebagai harapan bagi terbangunnya common platform dan meneguhkan sepenuhnya institusi-institusi demokrasi liberal.

Boyd—sebagai penyokong ide liberal klasik—lebih jauh mendaku, “keretakan sosial negara plural dan civil society selalu hadir mengancam, terutama ketika kehidupan kepelbagaian tak lagi diurus secara sungguh-sungguh.” Itu sebab, pemikir liberal klasik mengajukan sejumlah tanya radikal: adakah civil society menyumbang bentuk standar tertentu moral keadaban? Bagaimana civil society bisa dibedakan dengan, misalnya, lawan moral mereka: gengster kejahatan, sektarianis-radikal, dan politik-identitas sempit?

Pertanyaan tersebut relevan dihadirkan di tengah kehidupan kepelbagaian dan civil society di Indonesia, setidaknya dengan dua argumen. Pertama, kebebasan sipil dan politik yang telah lama bersemi di sejumlah negeri Barat, juga tengah menggeliat di tanah air menyusul tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang kian ekstensif. Kedua, seperti kegalauan kaum liberal klasik yang meletakkan organisasi, asoaiasi, dan group sebagai sesuatu yang dapat memecah belah dan merusak, Indonesia pun memiliki kekhawatiran serupa berikut kemunculan sejumlah asosiasi atau organisasi “masyarakat sipil” yang menihilkan keadaban (uncivil-society), menyusul distorsi pemahaman dan teladan Pancasila sebagai ideology pemersatu.

Benturan horisontal yang dipicu isu SARA, melubernya kekerasan di ruang-ruang publik, demoralisasi demokrasi dengan politik uang, oligarkhi dan politik kartel kaum “bos” di parlemen, adalah segelintir fenomena genting prilaku uncivil society yang berpotensi mengerkah kesadaran kita di tahun politik 2019. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *