Pemilik Dilarang Membangun dan Urus Sertifikat, Perda RTH Lutra Rugikan Warga

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MASAMBA — Ruang terbuka hijau bagian perkotaan di Kelurahan Baliase dan Bone Tua, Kecamatan Masamba masih bermasalah. Pemilik dilarang menggunakan lahan ruang terbuka hijau sebagai tempat bisnis.

Pemilik Lahan, Nursaeni mengatakan, sudah 20 tahun sudah dijanji. Dulu Rp150 ribu. Tapi mau dibayar Rp20 ribu masih pak Luthfi. Perda lima tahun kadaluarsa,” kata Nuraeni kepada FAJAR, Kamis, 11 April 2019.

Warga tawarkan opsi. Kalau memang mau bayar dulu dua orang. Setelah tahun berikutnya, dibayar lagi. Intinya bukan warga tidak mau. Pemilik ingin harga sesuai pasaran. Harganya Rp1 juta per meter.

Warga tidak dibolehkan membangun. Kemudian, urus sertifikat juga tidak dibolehkan. Mau dijual tak boleh. Hanya membayar PBB. Pemerintah maunya apa. ”Kita bayar pajak tapi tidak bisa digunakan,” paparnya.

Sejak awal perda penetapan lokasi RTH ini telah ditolak warga. Warga protes ke DPRD Luwu Utara. Hanya saja, DPRD malah langsung ketuk palu penetapan perda.

“Waktu diukur masih ranperda. Irham waktu itu Sekwan. Masa dibayarkan Rp280 ribu per meter. Depannya sudah dibeli orang Rp1,3 juta per meter,” tuturnya.

Saat rapat dengar pendapat di DPRD Luwu Utara disekapati nilai harga jual dikeluarkan tim apresial dinilai tidak tepat. “Jauh dari nilai jual. Dewan sudah sudah kunjungan konsultasi ke tim apresial Makassar. Tapi tidak ada hasilnya,” ujarnya lagi.

Kabag Hukum Luwu Utara, Sofyan Hamid, mengatakan, areal yang ada di depan Kantor Bupati Luwu Utara telah ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

”Lahan yang ada merupakan milik masyarakat. Namun, sudah ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau pada era Bupati Luthfi Andi Mutty,” kata Sofyan.

Penetapan kawasan hutan terbuka hijau dituangkan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau bagian perkotaan. Perda ini tidak boleh diubah kecuali ada dasar yang kuat. Ini diatur dalam Permen Nomor 26 tahun 2007.

Menurutnya, daerah ini tidak bisa ditempati membangun. Perda ini sangat mengikat. Awalnya sudah ada upaya pembebasan lahan. Tim apresial sudah turun menafsir harga. Tapi, harga ditetapkan apresial tidak disepakati pemilik. Namun, tidak ada lagi pembicaraan soal lahan tersebut. Persoalan ini sebaiknya diselesaikan secara damai.

Camat Masamba, Ari Setiawan mengatakan, seluruh penjual yang ada di sepanjang kawasan ruang terbuka hijau telah diberikan teguran. “Kita tegur karena menjual di garis sempadan jalan,” kata Ari.

Menurutnya, setelah teguran dikeluarkan camat, lurah Baliase dan Lurah Bone Tua. Surat teguran ini diberikan kepada pedagang yangbada dipinggir jalan. Mereka menjual di areal sempadan jalan. Itu sangat dilarang. Soal lahan merupakan urusan pemerintah dan pemilik. (shd)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment