17 April 2019

0 Komentar

Oleh: Aidir Amin Daud

DUA hari lagi tanggal 17 April 2019. Hari pencoblosan. Setelah hari-hari yang melelahkan bagi para tim sukses bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta para calon legislator dan calon senator Indonesia. Apapun hasilnya — satu kata kuncinya — itulah ketetapan Allah SWT bagi siapapun. Pilplres dan pemilihan umum yang pencoblosannya dilakukan tanggal 17 April lusa hanya alat/wadah menuju takdirNya.

Sebelumnya berbagai lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan mereka. Di sana-sini ada berbagai perbedaan dari hasil survei itu. Terkait survei — hampir semua perhatian, diskusi dan perdebatan lebih didominasi oleh survei Pemilihan Presiden.

Kita tentu sependapat menyatakan perbedaan hasil survei Pilpres 2019 merupakan hal normal. Namun, kita juga sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan itu dipengaruhi oleh tiga hal, salah satunya momentum. Dua lainnya adalah: metodologi dan pertanyaan yang diajukan dan dirancang untuk itu. Momentum inilah yang biasanya secara signifikan bisa mempengaruhi hasil survei dan bahkan hasil yang senyatanya.
Hiruk-pikuk seputar hasil survei bahkan kadang lebih gegap gempita dibandingkan kampanye dari para calon.

Banyak kejutan yang kita dengar di akhir-akhir masa kampanye dan menjelang hari pencoblosan. Ada yang menambah potensi elektabilitas bagi seorang calon ataupun kelompok nya, tetapi ada juga yang memiliki potensi menurunkan potensi raupan suara. Terutama jika ia terkait dengan skandal yang melibatkan pimpinan sebuah partai. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas Romi tentu akan memberikan dampak bagi partai yang dipimpinnya.

Namun, keprihatinan tentu kita rasakan, jika ada upaya mendegradasi pelaksanaan nilai demokrasi. Tertangkap tangannya politisi Bowo Sidik Pangarso dengan barang bukti 400 ribu amplop berisi uang — membuka mata kita bahwa yang disebut ‘serangan Fajar’ nyata adanya dan disiapkan dengan baik.

Pertanyaannya: berapa prosentase politikus yang melakukan praktik ini? Begitu juga ketika ada dugaan pengaturan suara (pencoblosan gelap) untuk seorang caleg yang kebetulan putra seorang dutabesar, maka kita bertanya apa yang salah dengan sistem pemilihan umum kita di luar negeri. Apakah metode pengiriman kertas suara masih sesuatu yang tepat? Apakah tidak sebaiknya hak suara WNI hanya diberikan kepada mereka yang bisa mendatangi TPS yang berada di KBRI atau perwakilan RI di luar negeri. Banyak hal tentu yang harus dievaluasi untuk pilpres dan pemilu yang lebih baik ke depan.

KBRI kita di seluruh dunia juga sudah melaksanakan pencoblosan pilpres dan pemilu. Hampir semuanya dilaporkan lancar dan aman, kecuali ada kabar ‘kericuhan’ di depan KJRI Sydney, Australia. Puluhan WNI menanti diperbolehkan menyalurkan hak asasi memilih di pemilu. Masalahnya panitia menyatakan waktu sudah selesai dan TPS telah ditutup. Keterbatasan pelaksana dan berbagai masalah, harus diatasi untuk lebih meningkatkan kualitas demokrasi kita.***

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...